SimpulRakyat.co.id, Saumlaki – Sinarmas Grup disinyalir telah membuat kesepakatan harga tanah Rp30 ribu rupiah per meter dengan masyarakat adat desa Lermatan.
Hal itu diduga berkaitan dengan lokasi kilang darat blok Masela di Desa Lermatan, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Selain itu, pihaknya juga bahkan telah menggusur lahan areal sungai Weminak, mulai dari jalan utama (jalan aspal) menuju area mangrove (pantai).
Padahal, sebelumnya Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon pada Oktober 2019 lalu, telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengamankan 1500 Ha lahan kilang Masela sesuai permintaan SKK Migas.
“Saya laporkan ke Pak Presiden, SKK Migas sudah surati kami untuk mengamankan lahan seluas 1500 hektare. Kami sudah rapat teknis, SKK Migas dan Inpex sudah ke Tanimbar untuk memastikan lokasi. Saya keluarkan Peraturan Bupati untuk mengamankan agar tidak bisa dipindah tangankan,” kata Petrus Fatlolon selepas pertemuan bersama Presiden Joko Widodo di Ambon, Senin (28/10/2019), seperti dikutip dari kumparan.com.
Kendati demikian, Sinarmas Grup telah melakukan aktivitas, tentu perusahaan ini telah mengantongi izin lokasi dari pemerintah setempat.
Sementara status areal kawasan hutan yang telah dikerjakan merupakan hutan produksi. Artinya, Sinarmas Grup juga mestinya telah mengantongi izin alih fungsi hutan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
Hal ini kemudian membingungkan SKK Migas. Kepala perwakilan SKK Migas Papua dan Maluku (Pamalu), Rinto Pudyantoro, terheran-heran saat dikonfirmasi Simpul Rakyat, Jumat (17/7) kemarin.
“Itu dia (Sinarmas Grup) dapat izin dari mana ya?,” tanya Rinto Pudyantoro.
Rinto mengaku, pihaknya sama sekali tidak tahu adanya aktivitas Sinarmas Grup di Lermatan, namun dia berjanji akan menindak lanjuti informasi tersebut ke Pemerintah Daerah setempat.
“Nanti kita tindak lanjuti.” ujarnya.
Rinto menjelaskan, saat ini proses Amdal blok Masela telah mencapai 60%, sedangkan 40% sisanya masih dalam tahap penyelesaian.
40% sisa tersebut yakni survey laut (mangrove, biota laut dan lain-lain) dan darat (termasuk sosialisasi kepada masyarakat terdampak).
“Kemarin sudah selesai 60% dan masih 40% lagi,” ujarnya. (47)
