SimpulRakyat.co.id, Makassar – Komunikasi publik Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dalam diskusi yang digelar SulawesiPos.com di Kedai Ayah UQ, Makassar, Sabtu (31/10/2026).
Dua akademisi yang hadir sebagai narasumber menyoroti sejumlah aspek komunikasi kepala negara, mulai dari pemilihan kata saat berbicara di hadapan publik hingga pentingnya menyampaikan informasi berdasarkan data yang valid.
Diskusi bertajuk “Komunikasi Publik Presiden, Bagaimana Seharusnya?” itu menghadirkan Guru Besar Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Armin Arsyad, dan Dosen Ilmu Komunikasi UIN Datokarama Palu, Dr Attock Suharto.
Diskusi dipandu Dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unhas, Dr Supratman, serta diikuti sekitar 30 peserta dari berbagai elemen masyarakat.
Dalam pemaparannya, Prof Armin menegaskan bahwa Presiden Prabowo merupakan pemimpin seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kelompok masyarakat yang memilihnya dalam pemilihan presiden.
Karena itu, menurut dia, setiap pernyataan dan kebijakan presiden harus mempertimbangkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak memberikan suara kepadanya dalam pemilu.
“Itu miliknya karena seluruh kebijakannya Prabowo itu menyentuh kepentingan pemilih dan bukan pemilih. Karena itu, Prabowo kalau berpidato atau menanggapi media sosial, jangan sampai ada salah satu segmen pemilih yang dirugikan,” tegas Armin.
Dia kemudian menyoroti penggunaan kata “goblok” oleh Prabowo di ruang publik saat merespons pandangan seorang pakar.
Menurut Armin, seorang presiden harus berhati-hati dalam memilih diksi karena setiap pernyataan kepala negara memiliki konsekuensi luas. Ucapan presiden tidak hanya didengar masyarakat, tetapi juga menjadi rujukan bagi para menteri, birokrat, dan penyelenggara pemerintahan.
Armin juga menyarankan agar pidato presiden dipersiapkan melalui naskah tertulis sehingga substansi pesan dapat disampaikan secara terarah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Jadi jangan asal ngomong saja, harus tertulis. Dan kalau lupa, jangan dulu pidato,” tandasnya.
Sementara itu, Attock Suharto menyoroti aspek akurasi informasi dalam komunikasi publik Presiden Prabowo.
Dia menggunakan teori retorika Aristoteles untuk menganalisis gaya komunikasi presiden. Teori tersebut mencakup tiga unsur utama, yakni ethos (kredibilitas), pathos (daya tarik emosional), dan logos (logika serta argumentasi berbasis fakta).
Menurut Attock, Prabowo memiliki kekuatan dalam membangun kredibilitas dan kedekatan emosional dengan masyarakat. Namun, aspek logos dinilainya masih perlu diperkuat, terutama dalam penggunaan data sebagai landasan pernyataan.
“Dua itu bagus, pathos etosnya itu bagus, tapi logosnya yang tidak bagus karena tidak berbasis data. Mungkin ada data di depannya tapi dia selalu mengimprovisasi,” kritik Attock.
Dia mengingatkan bahwa pernyataan seorang presiden memiliki konsekuensi besar terhadap persepsi masyarakat. Karena itu, setiap informasi yang disampaikan harus melalui proses verifikasi agar tidak menimbulkan kekeliruan.
Attock juga membandingkan posisi presiden dengan akademisi dalam menyampaikan informasi di ruang publik. Menurut dia, presiden memiliki tanggung jawab besar menjaga kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang meyakinkan.
“Presiden itu tidak bisa tidak bisa salah di depan publik, meskipun dia harus membungkus kebohongan untuk membangun kepercayaan publik, jangan sampai dia salah. Itu bedanya dengan dosen, akademisi,” pungkasnya.
Diskusi tersebut menjadi ruang pertukaran pandangan mengenai pentingnya komunikasi publik yang terukur, kredibel, dan bertanggung jawab, terutama bagi seorang kepala negara yang setiap pernyataannya menjadi perhatian masyarakat. (James)
Tinggalkan Balasan