SimpulRakyat.co.id, Makassar – Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan merespons aksi demonstrasi Himpunan Mahasiswa Penyelamat Luwu Timur (HMPLT) terkait dugaan persoalan pengelolaan APBD dan aset daerah Kabupaten Luwu Timur.
Kasubag Hukum BPK Sulsel, Ardi Nurbestari, mengatakan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut seluruh materi dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam aksi di Kantor BPK Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (12/5/2026).
“Kami berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa Luwu Timur karena ikut membantu menjaga transparansi keuangan negara, dalam hal ini keuangan daerah Luwu Timur,” ujar Ardi di hadapan massa aksi.
Dalam demonstrasi tersebut, HMPLT mendesak BPK Sulsel melakukan audit investigatif terhadap dugaan pergeseran APBD tanpa mekanisme pembahasan resmi, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), hingga dugaan maladministrasi fiskal di Kabupaten Luwu Timur.
Menanggapi tuntutan itu, Ardi menegaskan BPK terbuka terhadap laporan dan aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa.
Ia meminta HMPLT melengkapi dokumen pendukung agar dapat menjadi bahan telaah lebih lanjut oleh tim pemeriksa.
“Kami akan pelajari lebih lanjut apa yang disampaikan mahasiswa ini. Untuk itu mohon dapat disampaikan dokumen pendukungnya,” kata Ardi.
Menurut dia, setiap pemeriksaan BPK harus berbasis data, dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga seluruh laporan perlu diverifikasi secara administratif dan normatif.
“Apa yang disampaikan harus kami pelajari dulu seperti apa normatifnya dan legalitasnya. Saya harus bicara berdasarkan data,” ujarnya.
Ardi mengaku materi tuntutan HMPLT baru diterimanya saat aksi berlangsung sehingga pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan tim pemeriksa terkait substansi laporan tersebut.
“Naskah ini baru saja saya terima, jadi saya harus komunikasi dulu dengan pemeriksa terkait hal-hal di dalamnya,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan BPK Sulsel membuka jalur komunikasi lanjutan apabila terdapat tambahan laporan maupun dokumen yang ingin disampaikan mahasiswa.
“Kami selalu membuka jalur komunikasi dengan teman-teman mahasiswa. Jika masih ada yang mau dilaporkan, silakan disampaikan melalui website kami atau berhubungan langsung dengan pegawai penghubung,” ujar Ardi.
HMPLT menilai respons BPK Sulsel menjadi langkah awal dalam mendorong keterbukaan dan pengawasan terhadap tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Luwu Timur.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Dalam kesempatan itu, HMPLT juga menyerahkan dokumen pernyataan sikap kepada pihak BPK Sulsel.
Tinggalkan Balasan