SimpulRakyat.co.id, Makassar – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Penyelamat Luwu Timur (HMPLT) menggelar aksi unjuk rasa serentak di dua titik penting di Makassar, yakni di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kantor DPRD Sulsel, Selasa (11/11/2025).
Aksi ini menyoroti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Luwu Timur. Massa membawa enam poin tuntutan, dengan fokus utama pada evaluasi menyeluruh terhadap proyek yang dinilai bermasalah dan tidak transparan tersebut.
“Kami datang karena merasa suara masyarakat Luwu Timur tidak diwakili oleh lembaga resmi di daerah. Proyek ini berjalan tanpa keterbukaan informasi dan akuntabilitas yang jelas,” ujar Koordinator aksi, Salman, saat berorasi di depan Gedung DPRD Sulsel.
Menurut Salman, DPRD Luwu Timur dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, khususnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek kawasan industri yang masuk dalam PSN.
“Banyak persoalan yang harusnya menjadi perhatian DPRD Provinsi, karena DPRD Lutim seolah tidak berdaya. Bahkan dalam kesepakatan sewa lahan untuk investor kawasan industri, pimpinan dewan di sana tidak dilibatkan sama sekali,” kata Salman.
Dia menegaskan, pihaknya mendesak DPRD Provinsi Sulsel agar memfasilitasi aspirasi mereka ke pemerintah pusat. HMPLT juga meminta agar proyek PSN di Luwu Timur dihentikan sementara hingga seluruh prosesnya diaudit secara terbuka.
“Penghentian sementara perlu dilakukan karena tidak ada transparansi dan akuntabilitas mengenai proyek tersebut. Tiba-tiba muncul kesepakatan tanpa melalui mekanisme publik yang semestinya,” tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, anggota DPRD Sulsel dari Partai Amanat Nasional, Muh Irfan AB, turun langsung menemui para demonstran dari atas mobil komando. Ia mengakui, isu PSN di Luwu Timur merupakan persoalan yang sangat penting dan layak mendapat perhatian serius.
“Mengenai tuntutan teman-teman mengenai proyek strategis nasional di Luwu Timur, ini memang sangat krusial,” ujar Irfan AB di hadapan mahasiswa.
“Luwu Timur adalah bagian strategis bagi Sulawesi Selatan dan menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah,” tambah dia.
Irfan berjanji, DPRD Sulsel akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dengan langkah konkret. Ia menyampaikan bahwa dewan akan mengusulkan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas isu tersebut secara lebih mendalam.
“Kami akan mengagendakan persoalan ini dalam bentuk rapat dengar pendapat agar apa yang menjadi usulan adik-adik kita bicarakan lebih tajam dan lebih fokus lagi,” kata Irfan.
Dalam RDP tersebut, DPRD berencana menghadirkan perwakilan mahasiswa, pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang dinilai berkompeten dan memiliki kepentingan langsung terhadap proyek tersebut.
“Enam poin sikap dari mahasiswa akan kami kirimkan langsung kepada instansi terkait melalui surat resmi agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Aksi mahasiswa di dua lokasi itu berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Setelah menyampaikan aspirasi dan mendengar langsung komitmen dari pihak DPRD, massa akhirnya membubarkan diri secara damai.
Tinggalkan Balasan