SimpulRakyat.co.id, CERPEN – Jumat (15/8) pagi itu, di meja kerjaku yang tak pernah rapi, sebuah amplop putih berlogo Pemerintah Kabupaten tergeletak.

Entah kenapa, amplop itu seakan menatap balik, menaruh beban sebelum kubuka segelnya. Di pojok kanan atas tertulis: Undangan Resmi Panitia HUT ke-80 Republik Indonesia.

Undangan itu ditujukan kepada Ketua PWI. Karena ia berhalangan, aku sebagai sekretaris otomatis jadi pengganti.

Tanganku menggenggam amplop itu lama, seolah di dalamnya terselip sesuatu yang lebih berat dari selembar kertas.

Tak ada salahnya menghadiri upacara resmi. Aku pun mencintai negeri ini. Tapi entah kenapa, ada yang menyesak. Ingatanku terbang ke anak-anak di kampung pesisir.

Beberapa hari lalu kulihat mereka berlatih drum band untuk lomba tujuh belasan: meniup terompet dari pipa bekas, menabuh gendang dari ember plastik.

Sepatu mereka bolong, seragamnya pudar, tapi semangatnya menyala. Untuk biaya lomba, orang tua mereka patungan: ada yang menyumbang lima ribu rupiah, ada yang menyerahkan dua liter beras.

Sementara itu, di kota, HUT RI dirayakan dengan panggung megah, kue tart berlapis bendera, kursi VIP berjajar, semua dibiayai dari APBD.

Aku menghela napas. Apakah kemerdekaan memang harus dirayakan dengan jurang selebar ini antara rakyat dan pejabatnya?

Undangan itu akhirnya kusodorkan ke pengurus lain. “Kau saja yang pergi,” kataku singkat.

Siang harinya, Minggu (17/8), YouTube menayangkan pejabat berjas rapi, tersenyum lebar, dengan dasi merah putih melingkar di leher.

Seorang pembawa acara menyanjung: “Inilah bukti kecintaan pemerintah daerah pada bangsa dan rakyatnya.”

Aku terbatuk kecil, tersedak kopi. Kata-kata itu terlalu manis, sampai terasa pahit.

Menjelang sore, aku kembali berjalan ke pesisir. Seorang nelayan menambal jaring koyak di perahunya, lalu menyapaku dengan senyum lelah.

“Pak wartawan, sudah siap ikut lomba tarik tambang?” katanya bercanda.

Aku tersenyum hambar. “Aku lebih sering ditarik batin sendiri daripada tambang, Pak.”

Nelayan itu terkekeh, lalu wajahnya berubah serius. “Kami di kampung merayakan HUT RI seikhlasnya saja. Bendera dari kain bekas, lomba makan kerupuk pakai benang. Tapi rasanya lebih merdeka, Pak. Karena semua lahir dari keringat kami sendiri, bukan dari kas negara yang entah kemana ujungnya.”

Kata-katanya menancap dalam. Bayangan anak-anak bersepatu bolong dan senyum pejabat di layar kaca berkelindan di kepalaku.

Malamnya, di meja kerja, layar laptop menyala. Jari-jariku menggantung di atas keyboard, ragu. Bagaimana kalau tulisanku dianggap melawan arus? Bagaimana kalau besok aku dipandang sinis di meja birokrasi?

Tapi suara anak-anak itu berdengung lagi: terompet pipa, gendang ember, sorak sorai yang tak kenal kata VIP.

Aku mulai mengetik. Kata demi kata mengalir, seperti hujan di musim kemarau. Aku menulis tentang ironi kemerdekaan: tentang bendera desa yang dijahit dari kain bekas, tapi berkibar lebih jujur daripada bendera di panggung megah. Tentang rakyat yang tetap merdeka dalam hati, meski tak diundang duduk di kursi depan.

Semakin jauh aku menulis, semakin ringan dadaku. Seperti menumpahkan sesuatu yang selama ini mengganjal.

Sesekali aku berhenti, menatap layar, lalu tersenyum getir. Mungkin tulisanku hanya secuil dari riuh pesta. Tapi kalau ada satu saja hati yang tergelitik untuk berpikir ulang, bukankah itu juga sebuah kemerdekaan kecil?

Aku menutup laptop dengan lega. Di luar, kembang api meletup di langit malam. Tapi di dalam diriku, ada kembang api lain yang meledak lebih pelan, lahir dari kata-kata.

Dan bagiku, kemerdekaan seharusnya lebih sederhana dari sekadar pesta: ia harus terasa di meja makan rakyat, bukan hanya di panggung perayaan.

Catatan Redaksi:

Kirimkan cerpen terbaikmu dan dapatkan kesempatan diterbitkan di media ini, tanpa biaya! Kirim  tulisan ke email redaksi@simpulrakyat.co.id atau WhatsApp di 085299598808, sertakan nama pena Anda. Ayo, bagikan ide kreatifmu melalui kata-kata!