Pasca-Cuti Kampanye, Wali Kota Makassar Fokus Benahi Pelayanan Publik

SimpulRakyat.co.id, Makassar – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, langsung tancap gas di hari pertama kembali menjabat usai cuti selama dua bulan untuk mengikuti kampanye pilkada.

Pada Senin (26/11/2024), Danny – sapaan akrab Ramdhan Pomanto – menggelar rapat koordinasi untuk membahas berbagai permasalahan pelayanan publik yang muncul selama dirinya cuti.

“Selama dua bulan terakhir, Kota Makassar sepertinya mengalami kemunduran. Banyak program-program yang dulunya jalan akhirnya mandek,” ujarnya saat rapat.

Salah satu masalah utama yang disorot Danny adalah persoalan pengelolaan sampah. Ia menyebut sampah menumpuk di rumah-rumah warga akibat terganggunya layanan pengangkutan. Banyak kendaraan roda tiga maupun roda empat yang rusak, namun perbaikan dan pengadaan tidak berjalan meski anggaran sudah tersedia.

“Sekarang sampah-sampah tidak diangkut, motor sampah rusak semua. Ada anggaran tapi tidak dijalankan. Dua bulan benar-benar mandek,” tegasnya.

Selain itu, Danny menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak maksimal. Ia menduga adanya tekanan yang membuat sejumlah program tidak berjalan, namun menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh mengorbankan kenyamanan masyarakat.

“Apapun alasannya, jangan korbankan kenyamanan rakyat karena program tidak jalan,” katanya.

Sebagai langkah awal, Danny akan mengevaluasi kinerja OPD yang dinilai tidak efektif dan segera mengaktifkan kembali program-program yang sempat terhenti. Ia meminta seluruh OPD, camat, dan lurah untuk bekerja lebih optimal demi memulihkan pelayanan publik.

Pada kesempatan yang sama, Danny juga mengingatkan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menyambut pemilu serentak yang akan segera berlangsung. Ia menekankan agar Kota Makassar menjadi teladan dalam penyelenggaraan pemilu yang baik dan damai.

“Kita ini masuk daerah rawan. Jadi Pemerintah Kota Makassar mau membuktikan kalau itu tidak benar dengan cara ASN harus bekerja netral dan tidak memihak. Agar Pemerintah Kota Makassar menjadi contoh penyelenggara pemilu yang baik dan damai,” pungkasnya. (**)