SimpulRakyat.co.id, Saumlaki – Sejak menggantikan Bupati Petrus Fatlolon sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Tanimbar pada Mei 2022 lalu, Daniel Edward Indey menjadi tumpuan harapan masyarakat Duan Lolat untuk membawa perubahan atas situasi pelik dan sulit akibat miskin ektrim yang melanda.
Kini, sudah 6 bulan Indey mendiami “Istana Jalan Poros” dan berkantor di sana, namun selama 6 bulan ini belum ada tanda – tanda Indey membuat suatu gebrakan. Semua masih terlihat biasa saja, seperti berkantor, melakukan perjalanan dinas, acara seremonial dan lain sebagainya.
Sikap “diam” Indey 6 bulan ini lantas disorot publik. Indey dinilai tak mampu membuat keputusan strategis sebagaimana 7 program kerja prioritas yang sudah dicanangkan.
Penilaian publik terhadap kinerja Indey bahkan diposting terang – terangan di media sosial. Salah satu yang paling disorot adalah intensitas perjalanan dinas ke luar daerah yang sangat tinggi. Menurut mereka, Indey jarang berada di Tanimbar.
Sorotan Aktivis dan Tokoh Pemuda Tanimbar
Salah satu aktivis dan tokoh pemuda Tanimbar yang getol menyoroti kinerja Indey adalah, Alex Belay. Menurut dia, selama menjabat sejak Mei 2022, Indey tidak melakukan apa – apa.
“Dari tujuh program prioritas itu belum ada satupun yang menonjol, belum ada perubahan apa – apa, baik itu dari sisi perekonomian, reformasi birokrasi, reformasi manajemen keuangan dan lain – lain. Kalau bisa perjalanan dinas keluar daerah itu dikurangi, karena dari informasi yang saya dapatkan, hari – hari efektif itu dua tiga hari saja di Kabupaten, bahkan satu bulan itu, empat hari atau lima hari saja. Nah, kita berharap tidak usah seperti itu lah, kurangi perjalana – perjalanan keluar supaya fokus membangun Tanimbar,” kata Belay di Ambon, Kamis (10/11/2022) kemarin.
Lanjut dikatakan, sebagai ASN murni yang ditunjuk menduduki jabatan strategis di Kabupaten, Belay berharap Indey bisa meninggalkan konflik kepentingan apapun, termasuk kepentingan politik agar kebijakan – kebijakan yang diambil berlandaskan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kaum tertentu atau golongan tertentu.
“Penjabat bupati harus meninggalkan semua konflik kepentingan, baik kepentingan politik dan lain – lain, karena pertama beliau adalah ASN murni, memiliki NIK. Nah, secara otoritas beliau tidak punya kewenangan yang harus lebih dari pada bupati yang dipilih oleh rakyat, beliau bisa dievaluasi kapan saja,” ujar dia.
“Berkaitan dengan itu, saya berharap agar kebijakan – kebijakan populis harus ditunjukan oleh penjabat bupati, dalam waktu dekat lah, karena kurang lebih sejak pelantikan dari Mei lalu, kalau tidak salah, tidak ada kenaikan signifikan, baik dari sisi perekonomian dan lain – lain. Belum ada satupun program – program yang ditonjolkan itu, yang tujuh skala prioritas itu muncul, bahwa ini berhasil, itu berhasil, tidak ada, tidak satupun per hari ini,” tambah Belay.
“Yang berikut, OPD – OPD dan lain – lain harus berani, berani menyampaikan kepada penjabat bupati bahwa ini kondisi riil yang terjadi di masyarakat, sehingga penjabat bupati juga tahu. Jangan menyampaikan yang baik – baik saja, asal bapak senang, akhirnya penjabat bupati bangga lalu tidak terlalu respek terhadap persoalan – persoalan di masyarakat,” tutur putra Olilit itu dengan nada kritis.
Satu hal yang juga menjadi sorotan Belay adalah masalah “Utang Pihak Ketiga (UP3)”. Pembayaran UP3 yang sudah ditetapkan dalam APBD Perubahan 2022 dinilai tidak wajar dan dipaksakan.
Kata Belay, ada begitu banyak kontaktor lokal yang masuk dalam daftar UP3 namun pembayaran UP3 kali ini khusus hanya kepada satu kontraktor saja, yaitu Agustinus Thiodorus (AT). Menurutnya, keputusan Indey membayar UP3 khusus kepada AT sangat tergesa-gesa sehingga patut dipertanyakan.
“Kami sejak awal sudah buat aksi demo terkait UP3. Nah, pembayaran UP3 ini kan terkesan dipaksakan, dan muatannya terkesan ada tekanan intervensi dari pihak luar yang mencoba untuk menekan penjabat bupati sehingga (prosesnya) cepat sekali,” ujar Belay.
“Padahal kita tahu, UP3 bukan satu orang saja yang punya, tapi ada banyak. Nah, kalau kita lihat secara politis, kaca mata politik, ini suatu hal yang tidak wajar, karena dibayarkan, yang lebih terfokus hanya kepada satu orang (kepada AT). Lebih banyak ya, bukan terfokus seluruhnya tapi lebih fokus dan lebih banyak itu konsentrasinya ke satu orang. Ini kan patut dipertanyakan, kenapa hanya dia (AT)?,” sambungnya.
“Kemudian yang berikut, betul secara hukum keputusannya sudah inkracht tapi tidak lalu mengabaikan syarat – syarat administrasi, syarat – syarat formil (dokumen kontrak, RAB dll) sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku,” tambah Belay.
Dalam hal ini, pesan yang ingin disampaikan Belay bahwa Penjabat Bupati Daniel E. Indey harus berhati – hati dan pandai membaca situasi, karena jika salah mengambil keputusan membayar UP3 kepada AT bisa berakibat masalah hukum baru.
Satu pertanyaan yang juga muncul adalah kenapa para mantan Bupati sebelumnya enggan membayar UP3 milik AT? Jawabannya adalah karena mereka tidak mau ada kesalahan sedikitpun yang nantinya berakibat masalah hukum.
Terhadap kritikan aktivis dan tokoh pemuda Tanimbar ini, diharapkan Penjabat Bupati Daniel E. Indey fokus kerja saja agar 7 program prioritas bisa berdampak efektif dan membawa perubahan untuk Tanimbar.
Pastikan pelayanan publik berjalan lancar, tunjangan kinerja ASN, Nakes dan lain – lain tidak tersendat. Lakukan reformasi birokrasi dan reformasi manajemen sistem pengelolaan keuangan daerah demi perubahan di tubuh Pemda guna meminimalisir bentuk – bentuk tindak kejahatan korupsi yang marak terjadi.
Kurangi intensitas perjalanan dinas ke luar daerah yang nota bene hanya habiskan uang rakyat. Perbanyak waktu berada di Tanimbar agar lebih dalam melihat dan merasakan kondisi masyarakat.
Menurut penilaian publik, selama 6 bulan menjabat sebagai Pj Bupati Kepulauan Tanimbar, Indey baru melakukan 2 hal yang menonjol, yaitu “Perjalanan Dinas Rutin ke Luar Daerah dan Pembayaran UP3 milik AT”.
Tinggalkan Balasan