GPMI Laporkan Kasus Dugaan Korupsi Dinas Kesehatan Jeneponto ke Polda Sulsel

  • Whatsapp
GPMI melaporkan Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto ke Mapolda Sulsel,Makassar. Selasa (23/2). (Foto: Hardiono/Simpul Rakyat)

SimpulRakyat.co.id, Jeneponto –  Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI) resmi melaporkan Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto ke Mapolda Sulsel, terkait dugaan tindak pidana korupsi rehabilitas tiga Puskeskamas dan pembangunan RS Pratama di Kabupaten Jeneponto.

Ketua Umum GPMI Dhedi JL mengatakan, lembaganya akan total melakukan pengawalan terhadap kasus dugaan korupsi di dinas kesehatan yang telah resmi dilaporkan ke Mapolda Sulsel.

Baca Juga

“Saya akan mengkawal kasus ini sampai tuntas karena ini salah satu bentuk kejahatan yang diduga dilakukan secara berjamaah dan terstruktur,” tegas Dedy Jl ke media ini di Jeneponto, Selasa (23/2).

Ia Juga meminta kepada pihak Polda Sulsel serius menangani laporan dari GPMI ini.

“Saya Juga meminta kepada pihak Polda Sulsel sebagai institusi penegakan hukum untuk serius dan segera melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi di instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto yang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemeberantasan tindak pidana korupsi,” terang Dedi.

Diketahui, sebagai penguatan laporan GPMI ke Mapolda Sulsel, Ketua GPMI juga mengaku sudah memberikan hasil temuan dan hasil investigasi oleh lembaganya.

“Laporan yang kami berikan kepada pihak Polda Sulsel berdasarkan hasil investigasi kami (GPMI) di lapangan dan hasil temuan LHP BPK RI Wilayah Sulsel atas kekurangan volume terkait rehabilitas tiga Puskesmas dan pembangunan RS Pratama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto,” kata dia.

“Parahnya lagi, karena ada satu Puskesmas yang belum beroperasi, yaitu Puskesmas Embo yang sudah mengalami kerusakan parah,” tambah Dedy Jl.

Selain itu, tambah Dedi, pembangunan RS Pratama Kecamatan Rumbia, dimana pembagunan rumah dinas dokter dialihkan ke pembangunan pagar yang pihaknya duga bahwa hal itu melanggar perencanaan awal, sesuai yang tercantum pada kontrak yang sudah disepakati atas pembangunan tersebut.

“Kami berharap pelaporan ini diatensi oleh pihak Polda Sulsel dengan semua bukti dari hasil investigasi dan temuan LHP BPK yang sudah kami serahkan,” harap Dedy Jl.

Sebelumnya diberitakan, Kadis Kesehatan Jeneponto, Susanti mengaku kegiatan pembangunan itu telah diperiksa inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pembangunan tahun 2019 yang secara keseluruhan telah mendapatkan pemeriksaan oleh inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelas Susanti ke media pada Kamis (18/2) lalu.

Lanjut diterangkan, untuk temuan yang ada melalui LHPK BPK bahwa pihak ketiga telah melakukan upaya-upaya perbaikan.

“Pihak ketiga telah pengembalian ke kas daerah untuk volume kekurangan yang ada dari ketiga item kegiatan pembangunan, yaitu RS Pratama Rumbia, Rehab PKM Arungkeke maupun Rehab PKM Binamu dan Bontoramba ini, dibuktikan dengan adanya bukti setoran ke Kasda berupa bend 17 dan telah ditembuskan ke inspektorat sebagai lembaga pengawasan di daerah,” terang Kadis Kesehatan Jeneponto.

Selain itu, Susanti juga menjelaskan terkait alokasi anggaran pembangunan perumahan namun dialihkan ke pembangunan pagar.

“Untuk perubahan daripada isi kontrak RS Pratama Rumbia sesuai pengamatan di lapangan dan kondisi yang ada hasil koordinasi dengan konsultan perencana, Kementerian Kesehatan, serta pendampingan hukum juga merupakan kesepakatan yang tertuang dalam berita acara yang semuanya dilakukan untuk kepentingan keamanan dari bangunan yang ada,” tambah Susanti.

Dikatakan pula, mengalihkan beberapa kegiatan misalnya pembangunan rumah dinas ke pembangunan pagar untuk melindungi aset yang ada dari gangguan binatang dan orang yang tidak bertanggung jawab di wilayah tersebut.

“Tentunya sudah melalui mekanisme dan aturan yang ada,” tutup Kadis Kesehatan Jeneponto saat itu.

Berita Menarik Lainnya