PTSP Makassar Bantah Pernyataan Kadispar Terkait Penerbitan TDUP

  • Whatsapp
Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Makassar, Bukti Jufri.

SimpulRakyat.co.id, Makassar – Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Makassar membantah tudingan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Makassar terkait rekomendasi penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Menurut Kadis PTSP, Bukti Jufri, pihaknya dalam menerbitkan TDUP tetap meminta rekomendasi dari pihak Dispar, yang tergabung dalam penugasan BKO PTSP Kota Makassar.

Baca Juga

“PTSP itu, harus fungsi pelayanannya yang ditingkatkan, contoh pelayanan IMB, dibawa ke tata ruang, perijinnya dikita, kecuali dia pengkajian lebih dalam, kita bawa ke TKPRD, di tim koordinasi itu ada perhubungan, tata ruang, PTSP, lingkungan hidup, yang diketuai oleh pak sekda, jadi koordinasi itu tetap ada,” tegas Bukti Jufri, Jumat (13/3/2020).

Terkait pernyataan Kadis Pariwisata yang menyatakan sulit mengontrol tempat hiburan yang bandel melewati jam oprasional dengan alasan tidak ada ‘power’ karena rekomendasi tidak lagi dimintai di Dispar dalam mengeluarkan izin, pihak PTSP juga membantah dengan tegas.

“Dispar sekarang ini mengatakan tidak ada koordinasi, tidak punya meki power karena mereka tidak dimintai rekomendasi (dalam mengeluarkan izin TDUP). kalau persoalan dibawa, bukan pariwisata yang menindak di lapangan, kan ada timnya itu, ada dari kecamatan, ada dari kita, tim turun di lapangan.”

“Loh, bagaimana tidak ada rekomendasi, teman-teman yang dipariwisata yang di BKO kan kan ada disini, nanti, dengan permendagri 100 dan 138 kan kami dikukuhkan kembali, mekanismenya nanti disini semua tim tekhnisnya, yang membutuhkan rekomendasi yang pasti minta, yang tentunya menimbulkan dampak seperti panti pijat, kami tdak memberi ijin kalau tidak ada rekomendasi dari pariwisata, terkait perda no 5 mengenai radius,” tambah Kepala Bidang PTSP Andi Engka mendampingi kadis PTSP.

Lanjut Andi Engka mengatakan, “Mekanisme pengeluaran perizinan seperti ini, pengusaha datang kesini untuk mendaftar, kami serahkan ke tim teknis, nanti mereka keluarkan rekomendasi baru kami cetak izinnya, jadi apanya tidak ada koordinasi. Tim teknisnya kan dari SKPD teknis,” imbuh dia.

“Setiap tahunnya kan ada rapat koordinasi tim pengawasan, semua SKPD diundang, apanya tidak koordonasi, ini saja namanya rapat koordinasi,” kuncinya.

Sebelumnya, Kadispar Rusmayani Majid menyatakan bahwa pihaknya tidak lagi dimintai rekomendasi dalam menerbitkan TDUP.

“Terkait dengan rekomendasi TDUP, sekarang kita tidak mengeluarkan seperti itu kan, jadi saya minta saya sebagai personal, meminta, lebih baik kembalikan seperti dulu, jadi sebelum izin keluar, kita turun dulu, melakukan pengkajian dulu, cocok kah ini, sesuai kah dengan perwali, baru bisa mengurus ke PTSP, tapi sekarang kan ini tidak,” ungkap Rusmayani Senin, (2/3/2020) siang lalu.

Kala itu, selain Rusmayani, Kasi Industri pariwisata bidang PDIP, Andi Nazaruddin juga turut membenarkan jika banyak mekanisme dalam menerbitkan TDUP yang tidak dijalankan.

“Banyak sekarang usaha ya tanpa rekomendasi dari kami, ada beberapa hotel, katakanlah panti pijat, ada yang saya dapat liat disana itu, langsung ada TDUP nya tanpa koordinasi dengan kami, seharusnya kan kami dilibatkan, setidaknya peninjauan teknis,” tambahnya.

Reporter : M Fatwa

Disarankan Untuk Anda