SimpulRakyat.co.id, Tobelo Halmahera Utara – Meningginya alias memanasnya suhu politik di Kabupaten Halmahera Utara, dalam menghadapi kontestasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2020 nanti, mendapat sorotan tajam dari salah satu Partai Politik yaitu, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
Melalui Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK), Albert Gumuru, dalam rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan instansi terkait menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 nanti mengatakan, perlu ada perhatian dari pihak penyelenggara, terkait persoalan ketidak netralan Aparat Sipil Negara.
Menurut mantan Ketua GMKI cabang Tobelo ini, potensi keberpihakan akan muncul, dikala sang incumbet maju dalam perhelatan ini. Sebab itu, dia berharap, agar jangan lagi keberpihakan, terutama lewat unggahan lewat media sosial facebook.
“Potensi incumbent, akan maju dalam kontestasi ini. Jadi, saya berharap, pihak penyelenggara, dapat memantau setiap ASN, untuk tetap bersikap netral. Terutama, lewat postingan di media sosial facebook,” kata dia tegas.
Menjawab pernyataan yang dilontarkan tersebut, Ahmad Idris, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Halmahera Utara, dengan senyum menjawab, jika kedapatan ada ASN yang coba-coba tidak menjaga kenetralannya, pihaknya tidak akan main-main, dalam melakukan penindakan.
“Kami sudah melayangkan surat terkait netralitas ASN. Kami jamin, pihak Bawaslu, tidak akan main-main dengan persoalan netralitas ASN. Kami akan melakukan tindakan tegas,” ujar Ahmad Idris.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi dengan pihak terkait, Ketua KPUD Halmahera Utara, Muhamad Rizal, sebelum membuka rapat ini menjelaskan, pihaknya mengakui, memiliki keterbatasan fasilitas dalam melakukan distribusi kelengkapan.
Tetapi syukurlah lanjut Rizal, ada pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang telah bersedia membantu pihaknya, guna sukses pelaksaan Pilkada nanti.
“Saya berbicara apa adanya, soal keterbatasan fasilitas milik kami. Hal itulah yang menjadi faktor pengganjal bagi kami, untuk melakukan distribusi persoalan kelengkapan penyelenggaran Pilkada. Tetapi, syukurlah, ada pihak Satpol PP yang telah menyediakan kesediaannya, guna membantu kami,” ujar Muhamad Rizal, dihadapan perserta rapat, yang dilaksanakan di Hotel Greenlend, Rabu (27/11/2019) sore tadi.
Rapat yang dihadiri langsung Asisten I, Josep Papilaya ini, membahas dan menyatukan persepsi berbagai hal, mulai dari pembentukan penyelenggara tingkat bawah sampai kepada Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Reporter: Reynold
Tinggalkan Balasan