SimpulRakyat.co.id, Saumlaki – Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam hal keterlibatan para kontraktor lokal sesuai Pedoman Tata Kerja 007 (PTK 007) tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Kepada Penyedia Barang dan Jasa di Balai BPU Sejahtera, Saumlaki, dalam rangka mendukung survei pengembangan lapangan gas abadi blok masela, Rabu 16 Oktober 2019.
“Kalau porsi itu (keterlibatan kontraktor lokal) tidak diberikan, dengan alasan bahwa harus mengacu pada PTK 007 maka kita orang Tanimbar akan jadi penonton saja. Kalau jadi penonton, sekiranya saya masih jadi bupati, saya akan minta usir kontraktor dari luar,” kata Fatlolon.
Bahkan, bupati KKT itu meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki agar memproses hukum kontraktor luar (bukan asal Tanimbar) jika nantinya bermasalah.
“Kalau pak Kajari masih bertugas disini, karena kita putra Tanimbar maka saya minta kita proses itu kontraktor-kontraktor dari luar,” pintanya.
Menurut Fatlolon, saat Presiden Joko Widodo memutuskan pengelolaan blok masela berpindah dari laut (offshore) ke darat (onshore), Presiden telah mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya adalah dampak kesejahteraan yang besar bagi masyarakat sekitar. Olehnya itu, masyarakat Tanimbar harusnya diberikan porsi yang lebih besar.
“Kalau pertimbangan itu, maka orang Tanimbar yang berada pada ring satu, dan merupakan daerah yang berdampak, harusnya diberikan peluang lebih, dipersiapkan dari sekarang, bukan nanti setelah blok masela beroperasi barulah dipersiapkan, terlambat. Dan saat itu kami terpaksa menonton dari luar pagar karena alasan belum memenuhi kualifikasi sebagaimana ditetapkan dalam PTK 007,” katanya melanjutkan.
Iapun menyayangkan, kegiatan sosialisasi kepada para kontraktor lokal tersebut sama sekali tidak melibatkan pihak SKK Migas sebagai pihak yang berwewenang dalam penentu kebijakan, agar dapat mendengar langsung berbagai tuntutan pemerintah daerah dan para kontraktor lokal.
“Bagus sekali sosialisasi ini, kalau ada orang SKK Migas (dalam acara sosialisasi), saya mau minta jaminan. Daerah harus diberikan porsi,” pinta Fatlolon.
Disisi lain, Adrial Wilde selaku Project Coordinator pada Inpex Corporation, dan juga penyelenggara acara Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa tersebut membenarkan pernyataan Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon.
“Apa yang disampaikan bapak bupati tadi sangat betul. Kalau sekarang bapak ibu mau maju dengan tanpa pengalaman tentunya juga tidak memungkinkan untuk mengerjakan pekerjaan yang ada di inpex,” ujar Wilde.
Ia pun mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan apapun dalam menentukan keterlibatan para kontraktor lokal dalam proyek blok masela karena pihaknya hanya sebagai kontraktor yang kebetulan memenangkan tender proyek gas abadi tersebut.
Reporter: Marcel Kalkoy
