SimpulRakyat.co.id, Makassar – Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) geruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel), bentuk penolakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Aksi unjuk rasa ini diwarnai puluhan massa dengan seragam merah, sambil bentang spanduk di kantor DPRD Sulsel, Jln Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Kamis (5/9).
Dalam aksi tersebut, Jenderal Lapangan (Jenlap) Rosmia yang juga selaku ketua Tim Advokasi, mengatakan, defisit BPJS seharusnya tidak jadi beban APBN, pemerintah sudah waktunya mengevaluasi sistem BPJS.
“Defisit BPJS Kesehatan seharusnya tidak lagi menjadi beban APBN, yang juga selalu menjadi defisit dan selalu ditalangi dengan hutang luar negeri, ini akan jadi malapetaka bom waktu di kemudian hari, sudah waktunya pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem BPJS dan melakukan audit keuangan secara menyeluruh, mulai dari tingkat layanan faskes hingga tindakan rujukan,” paparnya.
Masih di lokasi aksi, Jenlap mengatakan direksi dan dewan pengawas bukannya mengevaluasi tapi justru menikmati kenaikan gaji.
“Ironisnya ketika BPJS mengalami defisit, direksi dan dewan pengawasnya justru menikmati kenaikan gaji dua kali lipat, lebih parah lagi, bukannya mengevaluasi program BPJS dan mengaudit lembaganya, pemerintah justru mengalihkan beban defisit itu ke rakyat dan APBN,” jelasnya.
SRMI dalam aksinya menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, meminta pemerintah mengevaluasi sistem BPJS, meminta penyelenggaraan jaminan kesehatan Nasional, menolak sistem layanan kesehatan berasuransi, meminta kembalikan sistem jaminan kesehatan pada program Jamkesmas yang dikelola langsung oleh Negara. (Faried W/Ardan Aidin)
Tinggalkan Balasan