Kritik Kinerja Bupati, Anggota DPRD Dituntut Secara Hukum

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, Saumlaki – Mantan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) periode 2014-2019, Sony Hendra Ratissa dilaporkan ke Polres MTB/KKT oleh Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, pada 19 Januari 2018 lalu dengan nomor: LP-B/06/I/2018/Maluku/Res-MTB.

Kini, kasus tersebut sementara disidangkan di Pengadilan Negeri Saumlaki.

Baca Juga

Sesuai informasi yang dihimpun media ini, Sony Ratissa dianggap mencemarkan nama baik Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, padahal menurut Sony Ratissa kritikan yang dilontarkannya saat itu menyangkut isi nota pengantar bupati terhadap APBD tahun anggaran 2018.

Kuasa hukum terdakwa, Rolantio Lololuan mengatakan bahwa apa yang disoroti kliennya saat itu merupakan sebuah hal normatif, dimana seorang anggota DPRD dalam tugasnya menjalankan fungsi pengawasan yang dijamin undang-undang.

“Sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, jelas tertera di sana tiga fungsi DPRD, yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan,”

“Nah, salah satu dari tiga fungsi itulah yang dilakukan terdakwa Sony Ratissa, yang mana beliau menanggapi nota pengantar bupati Petrus Fatlolon,” ujar Lololuan kepada Simpul Rakyat, Kamis (9/7).

Dia menambahkan, sesuai undang-undang nomor 17 tahun 2014 pasal 388 ayat (1) dan (2) jelas mengatakan bahwa:
(1). Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak imunitas.
(2). Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tulisan di dalam rapat DPRD Kabupaten/Kota atau di luar rapat DPRD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD Kabupaten/Kota.

“Saya kira bahwa anak kecil sekalipun mampu menerjemahkan pasal ini. Bagaimana mungkin anggota DPRD aktif dituntut secara hukum atas pernyataannya, saya rasa ini sudah bertentangan dengan pasal 388 ayat (2) itu,” katanya.

Sony Ratissa yang kala itu menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengkritisi nota pengantar bupati Petrus Fatlolon dalam sebuah diskusi di gedung DPRD KKT.

“Bupati setiap minggu dua kali bolak-balik luar daerah hasilnya mana?,” ucap Ratissa saat itu.

Ucapan Sony Ratissa tersebut kemudian seolah-olah dianggap ada unsur penghinaan terhadap pribadi Bupati Petrus Fatlolon.

Padahal, kata Kuasa hukum terdakwa, yang dikritik adalah hasil kinerja bupati selama melakukan perjalanan dinas keluar daerah dan bukan privasi atau pribadi Petrus Fatlolon.

Melihat kasus tersebut, Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta, Sabar Daniel Hutahaean, ikut berkomentar.

Menurutnya, jika seorang anggota DPRD dapat dituntut di depan hukum atas pernyataannya dalam menjalankan tugas serta fungsinya sebagai anggota DPRD, maka ini merupakan pembungkaman terhadap demokrasi.

Di zaman reformasi saat ini, rakyat melalui perwakilannya di parlemen diberikan hak imunitas dalam melaksanakan tugasnya.

Selama seseorang anggota DPRD tidak menyinggung atau menyerang privasi kepala daerah, berarti tidak dapat dituntut dan dipidanakan.

“Selama si anggota DPRD tidak menyerang si bupati secara pribadi, saya rasa dia aman dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD, karena dia menjalankan fungsi kontrol sebagai anggota legislatif, yang selain memiliki fungsi penganggaran dalam konstruksi trias politika,”

“Namun, jika tetap dipaksakan delik pidana atas dirinya, ada yang salah dengan penerapan dan penegakan hukum di sana,” kata Hutahaean.

Penulis: Marcel Kalkoy

Disarankan Untuk Anda :