SimpulRakyat.co.id, Jeneponto – Usai acara sosialisasi di Desa Maero, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), H Ince Langke IA, lanjut ke Kelurahan Tonrokassi Timur, Kabupaten Jeneponto, dengan agenda silaturahmi, Kamis (25/06/2020)
Saat diberi kesempatan, Ince Langke menyampaikan rasa hormat dan terimakasihnya kepada masyarakat Boyong, Kelurahan Tonrokassi Timur, karena telah memberi hak suara dan mandatnya untuk diwakili di DPRD Sulsel.
“Ini sudah beberapa kali saya ke sini, saya sangat berterima kasih, saya mau sekalipun tidak ada momentum pemilihan kita tetap bertemu, bertatap muka. Jadi baik itu ada pemilihan atau tidak ada saya akan tetap ke sini,” kata dia disambut riuh tepuk tangan warga Tonrokassi Timur.
Sementara itu, dalam silaturahmi sekaligus dialog santai, Lurah Tonrokassi Timur Abdu DL, menyampaikan beberapa hal tentang kantor Lurah yang menurutnya perlu direhab.
Mendengar permintaan Lurah tersebut, Ince Langke pun menyambut baik, ia berjanji akan memperjuangkan aspirasi itu.
“Untuk Kantor Lurah, bisa kita jadikan bahan, insya Allah kita bantu anggaran,” janji Anggota DPRD Sulsel ini.
Tidak hanya itu, Rasid Karaeng Tiro, salah satu perwakilan dari masyarakat Kelurahan TonroKassi Timur menyampaikan beberapa permintaan untuk kepentingan masyarakat.
“Saya berharap Karaeng, ada bantuan-bantuan yang bisa menyentuh masyarakat, kami butuh perlengkapan nelayan, mesin jahit, pembangunan jalan setapak, rumput laut dan perlengkapannya, serta sumur bor,” pinta Karaeng Tiro.
Kendati demikian, Rasid Karaeng Tiro tetap meminta anggota dewan tersebut memperhatikan regulasi perundang-undangan yang ada.
“Tapi kembali lagi kami sampaikan bahwa bantuan-bantuan yang kami minta semoga tidak bertabrakan dengan regulasi undang-undang,”
“Dan kami berterima kasih, ini menjadi sejarah, bahwa baru kali ini ada anggota DPRD Provinsi yang hadir di Boyong, di tempat ini,” ungkap dia yang direspon tepuk riuh oleh masyarakat.
Ince Langke optimis bisa bekerja keras untuk masyarakat di dapilnya. Ia mengatakan, dalam setiap pembangunan diatur oleh undang-undang, begitu juga kewenangan.
“Ada pembangunan yang memang menjadi tanggung jawab provinsi, seperti jalan tani, kita bisa kondisikan,”
“Bilangmaki‘ saja nanti kita jadikan bahan, apakah bisa dibantu dan tidak bertabrakan dengan regulasi. Dan ini akan menjadi bahan untuk kami bahas nanti di bulan Agustus atau di anggaran pokok,” pungkasnya. (**)
