SimpulRakyat.co.id, Saumlaki – Salah satu potensi untuk mendorong ekonomi rakyat dan juga penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama beberapa tahun terakhir ini adalah pada sektor perikanan.
Hal itu disampaikan Plt Kapala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, JF Batlayeri SH saat menerima kunjungan sekaligus silaturahmi Ketua LP KPK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jonias W Solmeda S.Pd di ruang kerjanya, Selasa (26/02/2020) lalu.
Sebagai pendatang baru di Dinas Perikanan KKT, Batlayeri mengakui bahwa ada begitu banyak permasalahan yang mesti di benahi secara kontinu, baik dari sisi administrasi maupun pengelolaan data lapangan, agar ke depan mampu mempersiapkan nelayan di KKT sebagai nelayan yang mandiri serta bisa bersaing dengan kebutuhan pasar.
Salah satu terobosannya adalah program Budi daya Udang Putih (Litopenaeus Vannamei) di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara.
Program yang digarap oleh Dinas Perikanan KKT ini diakui Batlayeri bahwa tanpa Perencanaan dan Penganggaran pada APBD 2020, namun ia pastikan akan bisa panen hasilnya pada Agustus 2020 mendatang.
Data yang berhasil di himpun media ini dari kepala Bidang Perencanaan, D Luarwan S.PI bahwa pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Perikanan KKT mengelolah anggaran sebesar 9 Milyar lebih untuk kebutuhan belanja langsung, dengan Target PAD sebesar Rp5 Milyar, sementara realisasi PAD tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.037.000.000.
Luarwan mengakui, Alokasi anggaran yang dikelolah Dinas Perikanan KKT tahun 2019 sebesar Rp9 Milyar itu sesungguhnya masih sangat jauh dari target perencanaan yang diusulkan 20 Milyar untuk Tahun Anggaran 2020, dengan target PAD yang ditetapkan sebesar Rp2.060.000.000.
Ketika ditanya soal singkronisasi program Dinas Perikanan untuk menjawab Visi dan Misi Pemerintah KKT menuju masyarakat yang Sehat, Cerdas, Berwibawa dan Mandiri, Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Perikanan KKT ini berharap agar kedepan Dinas Perikanan mesti di dorong dari sisi penganggaran yang memadai. Bukan saja untuk kegiatan-kegiatan fisik, namun kegiatan non fisik juga sangat di perlukan.
“Alasannya adalah agar selain di dorong dengan paket-paket bantuan kepada masyarakat nelayan, fungsi pendampingan juga harus dimaksimalkan di lapangan. Karena hasil kajian lapangan membuktikan bahwa tanpa pendampingan yang maksimal, mengakibatkan bantuan-bantuan Perikanan sepanjang ini cendrung di salah manfaatkan oleh masyarakat penerima bantuan,” tandas Luarwan. (47)
Tinggalkan Balasan