Pembahasan RAPBD TA 2020 Tak Tuntas, Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kena Penalti?

  • Whatsapp
Ilustrasi

SimpulRakyat.co.id, Saumlaki – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Tahun Anggaran 2020 di Gedung DPRD KKT belum juga rampung hingga Senin (02/12/2019) malam.

Tiga Komisi di lembaga DPRD dibikin kewalahan akibat diduga keterlambatan penyerahan dokumen RAPBD TA 2020 oleh Pemda.

Baca Juga

Dari informasi yang diperoleh, hasil pembahasan di tingkat Komisi hingga Senin (02/12) malam, Komisi A dari 25 mitra masih tersisa 9 mitra yang belum dibahas, sedangkan pada Komisi B, dari 16 mitra masih tersisa 4 mitra yang belum dibahas dan pada Komisi C, dari 13 mitra masih tersisa 9 yang belum dibahas.

DPRD pada tingkat komisi telah berusaha maksimal menyelesaikan pembahasan APBD tersebut, namun juga tak kunjung usai. Masih tersisa begitu banyak mitra di tingkat komisi yang belum dapat dibahas satu per satu.

Dengan demikian, Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbat ‘terancam’ mendapat sanksi akibat keterlambatan pengesahan APBD TA 2020 sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 33 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwarissa, mengatakan, keterlambatan pembahasan RAPBD tersebut akibat pihak Pemda Kepulauan Tanimbar baru menyerahkan dokumen RAPBD TA 2020 ke DPRD satu hari sebelum berakhirnya masa waktu pembahasan, yakni pada 29 November 2019.

Ricky menambahkan, jika nantinya pembahasan di DPRD tak kunjung usai karena batas waktu yang singkat, maka segala konsekwensi harus ditanggung. Menurutnya, kesalahan bukan berada pada pihak DPRD namun pada Pemda KKT karena terlambat menyerahkan dokumen RAPBD tersebut ke DPRD.

Reporter: Marcel Kalkoy

 

Disarankan Untuk Anda