Pembahasan APBD 2020 ‘Molor’, Pemda Kepulauan Tanimbar Diduga Tak Displin

  • Whatsapp
Ilustrasi

SimpulRakyat.co.id, Saumlaki – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 ‘Molor’ dari batas waktu yang telah ditentukan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pada Sabtu, 30 November 2019, DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum menyatakan final terhadap pembahasan APBD TA 2020 tersebut karena persoalan waktu yang begitu singkat dan mepet.

Baca Juga

Molornya pembahasan APBD itu diakibatkan karena sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar diduga tidak disiplin dalam mempedomani tata cara Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 yang sudah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Sebelumnya, DPRD mengklaim bahwa dokumen RAPBD baru diserahkan oleh Pemda Kepulauan Tanimbar pada hari Kamis (28 November 2019) malam dengan cara bertahap atau ‘nyicil’ dan dinyatakan lengkap pada Jumat, 29 November 2019, pagi.

“Dokumennya baru dikirim sejak tadi malam (Kamis, 28/11) namun dicicil dan puncaknya hari ini (Jumat, 29/11) baru dinyatakan lengkap,” ungkap Wakil Ketua DPRD KKT, Ricky Jeuwerissa, saat dihubungi media Simpul Rakyat, Jumat (29/11) kemarin.

Akibat keterlambatan penyerahan dokumen RAPBD tersebut, pihak DPRD dibikin kewalahan karena waktu yang tersedia hanya satu hari untuk membahas RAPBD 2020 tersebut.

Padahal, jika merujuk pada Permendagri nomor 33 Tahun 2019 diatas, final pembahasannya harus tepat waktu pada tanggal 30 November 2019 sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 312 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Seperti yang sudah disampaiakan sebelumnya oleh Ricky Jeuwerissa bahwa jika memang waktu yang tersedia tidak cukup maka sudah tentu harus terima konsekwensinya.

“Kalau memang tidak mempu diselesaikan (pembahasannya), ya kita harus terima konsekwensinya,” ujar Ricky.

Dengan demikian, sangat disayangkan jika nantinya Pemerintah Daerah KKT dikenakan sanksi atas keterlambatan tersebut maka tentu akan berdampak pada kondisi keuangan daerah saat ini, serta berimbas pada roda perekonomian masyarakat Tanimbar pada umumnya.

Reporter: Marcel Kalkoy

 

Disarankan Untuk Anda