Merasa ‘Dipimpong’ Inpex dan SKK Migas, Petrus Fatlolon Keluarkan Unek-uneknya

  • Whatsapp
Petrus Fatlolon: Inpex Asal Jepang, Shell Asal Belanda, Jangan Mengulangi Sejarah Penjajahan di Tanimbar

SimpulRakyat.co.id, Saumlaki – Baru-baru ini, Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, mengungkapkan ‘uneg-unegnya’ terhadap Inpex Masela selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada proyek Blok Masela dan SKK Migas karena merasa ‘dipimpong’ atau dipermainkan.

Hal itu disampaikan Fatlolon dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Kepada Penyedia Barang dan Jasa di Saumlaki, Rabu 16 Oktober 2019 lalu.

Baca Juga

Fatlolon mengatakan, ia pernah datang berkunjung ke kantor Inpex Masela tiga (3) bulan setelah dilantik menjadi Bupati Kepulauan Tanimbar pada Mei 2017 lalu, dan meminta agar tenaga kerja lokal harus disiapkan sejak dini, namun Inpex mengatakan semuanya merupakan kewenangan SKK Migas. Saat di SKK Migas, dikatakan bahwa teknisnya ada di Inpex.

“Pengadaan security/satpam, kenapa harus orang dari Jakarta? Suara ini sudah saya teriak sejak tahun 2017, ketika saya pertama kali dilantik. Tiga bulan setelah dilantik saya ketemu manajemen Inpex di Jakarta, saya minta orang Tanimbar dipersiapkan dari sekarang, tapi tenyata kontraktor pengadaan security masih didatangkan dari Jakarta. Mudah-mudahan saya tidak usir kontraktor itu,” kata Fatlolon.

Petrus Fatlolon meminta agar dirinya yang mewakili seluruh masyarakat Tanimbar sebagai orang lokal yang terdampak langsung proyek Blok Masela, jangan sampai ‘dipimpong’ atau dipermainkan oleh Inpex maupun SKK Migas ketika ia datang menyampaikan kebutuhan maupun keperluan orang Tanimbar.

“Inpex tidak boleh bilang bahwa ini (penyiapan tenaga kerja lokal) ada di SKK Migas, karena saya di SKK Migas, SKK Migas bilang teknisnya ada di Inpex, lah kalau datang di Inpex, Inpex bilang di SKK Migas, kalau begitu kita tunggu di lapangan, kalau bisa dibikin seperti bola, kita tunggu di lapangan,” kata Fatlolon kesal.

Ia mencontohkan, pernah ada kejadian pengusiran tenaga kerja luar di Bintuni-Papua (LNG Tangguh), lantaran belum adanya perekrutan tenaga kerja lokal namun orang luar sudah didatangkan untuk bekerja. Hal inilah yang membuat Bupati Kepulauan Tanimbar itu mengantisipasinya sejak dini.

Menurutnya, daerah tidak meminta sesuatu yang lebih, seperti mengerjakan pipanisasi bawah laut atau membangun fasilitas LNG karena berhubungan dengan teknologi tinggi, daerah hanya meminta hal-hal yang kecil, seperti menyediakan tenaga security, cleaning service dan lain sebagainya.

Olehnya itu, kata dia, harus disiapkan sejak dini agar memenuhi kualifikasi pengalaman 5 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, ia juga meminta agar Inpex Masela Maupun SKK Migas memahami maksud dan tujuan Presiden RI Joko Widodo memindahkan konsep pengolahan blok masela dari Offshore (laut) menjadi Onshore (darat), dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya.

Seperti diketahui, Petrus Fatlolon sebelum menjabat sebagai Bupati Kepulauan Tanimbar pada tahun 2017 lalu, ia memiliki bisnis Penyedia jasa tenaga kerja Migas di Sorong, Papua Barat, yang biasanya dikenal dengan istilah ‘Outsourcing’.

Reporter: Marcel Kalkoy

 

Disarankan Untuk Anda