Apa Kabar Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oknum KPUD Halmahera Utara?

  • Whatsapp
Kuasa Hukum Aliansi Pemuda Halut, Abdullah Adam, SH. (Foto: Istimewa)

SimpulRakyat.co.id, Tobelo Halmahera Utara – Pasca-klarifikasi di sejumlah media online terkait dugaan hamil di luar nikah oleh salah satu oknum anggota KPU Halmahera Utara berinisial AM alias Wati, sewaktu mengikuti seleksi penjaringan, oleh kuasa hukum Aliansi Pemuda Halut, Abdullah Adam, SH menilai, kasus ini diduga sengaja didiamkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara.

Dalam rilisnya yang disampaikan kepada sejumlah media, Abdullah Adam menulis, beberapa waktu lalu, KPU Provinsi telah melakukan pemanggilan kepada saksi pelapor, guna dimintai keterangannya.

Baca Juga

Tambah Abdullah, dalam pemeriksaan tersebut, juga hadir Komisioner KPU Bidang Devisi Hukum, Mohtar Alting dan Nining.

Menurut dia, setelah memeriksa pelapor dan saksi, pada 14 Oktober 2019 sekira pukul 14.00, pihak KPU Provinsi Malut sendiri, berjanji dalam waktu dekat akan diadakan pleno terkait kasus salah satu oknum anggota KPU Halut.

Sayangnya kata sang pengacara ini, sampai saat ini kasus ini bagaikan ditelan bumi alias “tarada kabar”.

Tidak merasa lengah dengan persoalan ini, pihaknya juga kini telah membangun kordinasi dengan pihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia (RI), terkait laporan Aliansi Pemuda Halut.

“Memang benar, sampai sekarang ini, mulai dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi dari pihak klien kami, belum ada kelanjutan dari pihak KPU Provinsi. Intinya, tidak ada kabar kelanjutan. Itu yang membuat kami semakin bingung. Untuk mengatasi masalah ini, kami sudah mencoba melaporkan hal ini ke pihak DKPP,” kata Abdullah Adam melalui sambungan seluler beberapa waktu lalu.

Mereview kembali, AM alias Wati oknum anggota KPUD Halmahera Utara, sebelumnya dalam mengikuti seleksi penjaringan, dikabarkan telah berbadan dua. Sementara, AM alias Wati, saat itu belum terikat dalam sebuah pernikahan yang resmi.

Semetara, dalam PKPU No 8 Tahun 2019 pada Bab VII, Pasal 90, huruf c dan d, jelas-jelas melarang penyelenggara melakukan perselingkuhan, serta tidak diperbolehkan menikah siri dan tinggal bersama, tanpa ada ikatan pernikahan yang sah.

Reporter: Reynold

Disarankan Untuk Anda