Pembangunan Tempat Wisata Genangan Lorulun KKT Diduga Serobot Tanah Warga

  • Whatsapp
Spanduk tanda larangan (plang) di atas lahan milik Jeverson Tanago. (Foto: Marcel Kalkoy/SimpulRakyat.co.id).

SimpulRakyat.co.id, Saumlaki – Proyek pembangunan destinasi Wisata Genangan Lorulun yang menelan anggaran APBD puluhan milyard rupiah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Provinsi Maluku, kembali mendapat sorotan.

Kali ini, sorotan tersebut datang dari seorang warga Kepulauan Tanimbar, Jeverson Tanago, ia menunjukan rasa ketidakpuasannya kepada pemerintah daerah KKT, dengan memasang spanduk tanda larangan (plang) di atas lahan miliknya yang menjadi bagian dari lokasi pembangunan tersebut pada Rabu, 15 Agustus 2019 lalu.

Baca Juga

Jeverson Tanago menilai, pemerintah daerah telah menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya dengan menyerobot lahan milik warga yang telah mengantongi sertifikat yang sah. Pasalnya, lahan milik Javerson Tanago tersebut, telah digunakan dalam pembangunan destinasi Wisata Genangan Lorulun hampir mencapai 3,7 Ha, berupa fasilitas jalan masuk dan lokasi parkiran yang hingga saat ini masih dikerjakan.

Menurut Jeverson Tanago, ia sudah pernah menyampaikan persoalan ini ke Pemda Kepulauan Tanimbar, untuk tidak membangun di atas lahan miliknya, namun dia menganggap hal itu tidak dihiraukan sedikitpun.

Melalui kuasa hukumnya Rolendthio Lololuan, SH.,MH mengatakan, akan mengajukan langkah hukum jika Pemda tidak segera mengambil langkah pendekatan dengan kliennya.

“Pemda tidak boleh serta-merta menggunakan UU nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum begitu saja dengan menyerobot lahan orang lain, apalagi lahan tersebut ada sertifikatnya, ini tindakan melawan hukum. Jadi saya berharap, Pemda segera melakukan pendekatan dengan klien saya untuk mencari jalan keluar sebelum saya tempuh jalur hukum,” ujar Rolandthio melalui sambungan telepon, Jumat (16/8/2019).

Ia menambahkan, lahan milik kliennya itu telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan bukan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Guna Usaha (HGU). Jika Pemda ingin menggunakan lahan tersebut, bisa komunikasikan dengan kliennya karena lahan itu telah bertuan.

“Lahan itu sudah ada Sertifikat Hak Milik (SHM) dan pemiliknya adalah Jeverson Tanago. Jangan seolah-olah Pemda gunakan kekuasannya mengambil hak orang, ini yang disebut Abuse of Power,” lanjutnya.

Ditanya soal kapan dirinya mengambil langkah hukum terhadap kasus tersebut, Rolandthio mengatakan saat ini ia masih berikan kesempatan agar Pemda dapat melakukan komunikasi secara baik dengan kliennya.

“Sementara masih kasih kesempatan untuk Pemda melakukan komunikasi dengan klien saya, jika tidak lagi maka sudah tentu saya ambil jalur hukum,” kata Rolandthio mengakhiri.

Pihak Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar hingga saat ini belum dapat menjelaskan alasan apa sehingga lahan milik warga yang sudah bersertifikat itu digunakan untuk pembangunan tempat Wisata Genangan Lorulun di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Media ini terus mencoba menghubungi Kepala Aset Daerah Kepulauan Tanimbar, namun belum bisa tersambung karena nomor telepon yang bersangkutan dalam keadaan tidak aktif.

Reporter: Marcel Kalkoy

 

Disarankan Untuk Anda