SimpulRakyat.co.id, Makassar – Sejumlah organisasi masyarakat sipil (OMS) mendorong pemanfaatan mekanisme swakelola tipe III sebagai strategi kolaboratif dalam penanggulangan HIV-AIDS, khususnya di Kota Makassar.
Upaya ini diwujudkan melalui forum diskusi yang digelar di salah satu kafe di Kota Makassar, pada Selasa (5/8/2025).
Forum ini diinisiasi oleh Indonesia AIDS Coalition, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulawesi Selatan, dan Yayasan Kerti Praja (YKP), dengan menghadirkan perwakilan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan media.
Swakelola tipe III dinilai memiliki potensi besar dalam memberdayakan peran OMS untuk mengelola program HIV-AIDS secara lebih partisipatif, efektif, dan berkelanjutan. Namun, pelaksanaannya memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas manajerial OMS, serta sistem koordinasi dan evaluasi yang transparan.
“Swakelola tipe III bukan sekadar mekanisme anggaran, tapi bentuk pengakuan atas kerja-kerja komunitas,” ujar Ketua PKBI Sulawesi Selatan, Iskandar Harun.
“PKBI dan OMS lainnya telah lama berada di garis depan penjangkauan dan edukasi populasi kunci. Saatnya kolaborasi ini diperkuat secara struktural,” tambahnya.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, hingga pertengahan 2025 terdapat 564.000 orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) secara nasional. Dari jumlah itu, baru 63 persen yang mengetahui statusnya, 67 persen menjalani terapi antiretroviral (ARV), dan hanya 55 persen yang berhasil menekan jumlah virus (viral load suppression).
Di Sulawesi Selatan, tercatat 1.636 kasus baru HIV/AIDS hingga September 2024. Penularan tertinggi terjadi melalui hubungan seksual berisiko sesama jenis (40–45 persen) dan pekerja seks komersial (39 persen). Kota Makassar mencatat kasus tertinggi, dengan 702 kasus baru, diikuti oleh Gowa, Palopo, dan Bone. Jumlah kumulatif ODHA di provinsi ini mencapai 23.715 orang.
Forum juga menyoroti faktor-faktor yang memicu maraknya prostitusi dan penularan HIV, antara lain kemiskinan, pendidikan rendah, tekanan ekonomi, serta lemahnya edukasi seksual. Penularan HIV juga diperparah oleh penggunaan narkoba suntik, minimnya akses layanan kesehatan ramah komunitas, serta stigma yang membuat ODHIV enggan mencari pengobatan.
“Swakelola tipe III bisa menjadi jalan keluar, asalkan ada keberanian politik dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran kepada OMS,” ujar salah satu peserta diskusi. “Ini bukan semata soal dana, melainkan membangun kepercayaan dan kemitraan yang setara.”
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Bappeda Kota Makassar, serta perwakilan OMS seperti Yayasan Gaya Celebes, Yayasan Mitra Husada, ADINKES Sulsel, dan PKBI Sulsel. Hadir pula koordinator program dan officer teknis dari komunitas serta sejumlah media.
Koordinator SSR PKBI menjelaskan bahwa forum ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan komitmen lintas sektor dalam perencanaan program HIV-AIDS yang lebih inklusif, partisipatif, dan berbasis komunitas.
“Forum ini menandai momentum penting dalam menagih komitmen pemerintah, agar tidak hanya menjadikan komunitas sebagai pelaksana, tapi sebagai mitra strategis dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan,” katanya.
Melalui forum ini, para peserta berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang partisipasi anggaran yang lebih adil dan inklusif, dengan menjadikan swakelola tipe III sebagai salah satu instrumen demokrasi anggaran di sektor kesehatan.
Tinggalkan Balasan