SimpulRakyat.co.id, Luwu – Sejumlah Kepala Desa yang ada di Kabupaten Luwu, menjerit, mengaku terbebani dengan adanya perintah membeli tiket event Trabhara-Jejal yang digelar Polres Luwu.
Trabhara-Jenal merupakan event trail bertajuk One day trail Adventure Bhayangkara, jelajah alam Luwu yang disingkat Trabhara-jejal. Rencananya bakal digelar pada Sabtu 6 Desember mendatang di Kota Belopa.
Seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya, dari wilayah Kabupaten Luwu bagian utara, bahwa setiap kepala desa wajib mendaftar pada event ini, dengan membayar 1 juta rupiah untuk 4 slot nomor start.
“Sudah mendaftar 4 nomor, nilainya 1 juta rupiah. Kepala desa itu penaggungjawabnya ketua DPC. Jadi ketua DPC yang mengumpulkan semua dana dari kepala desa. Dan wajib sifatnya. DPC APDESI, perwakilan kecamatan. Jadi desa mengumpul ke rekening Ketua DPC Kecamatan. Ketua kecamatan yang langsung ke Polres bawa ke panitia. Nilainya per desa untuk 4 slot (nomor star),” ungkapnya kepada SimpulRakyay.co.id, Selasa (25/11).
Dia menuding jika perintah tersebut datang dari oknum yang ada di Polres Luwu, melalui perantara Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Luwu.
“Tidak ada konsekwensi yang disebutkan, tapi yang ditegaskan di situ ketua kecamatan, perintah datang dari atas, dari Polres,” tandasnya.
Di tempat yang sama, kepala desa yang datang dari wilayah Luwu bagian barat, juga mengaku telah mendapat arahan untuk membeli 4 tiket event Trabhara-Jejal dengan nilai 1 juta rupiah.
“Ya sudah aman, 4 juga tiket, sama semuaji 1 juta semua,” kata Kades yang juga enggan disebutkan namanya.
Sementara, kepala desa yang ada di wilayah Kabupaten Luwu bagian tengah mengaku jika ia tetap membeli tiket event, meski tidak ada keinginan untuk mengikuti event tersebut.
“Empat kudaftar, tapi kukasi anggotaku (tiket event), jadi tidak mendaftar mi dia. Pake dana pribadi. Rata-rata desa di Ponsel tidak ada pa’ trailnya jadi nomor yang nadaftar nakasi ji orang,” tambahnya.
Kepala desa lainnya mengaku, terpaksa membeli tiket event tersebut karena takut mendapat pemeriksaan di Unit Tipidkor Polres Luwu.
Sebelumnya, wartawan media SimpulRakyat.co.id, bersama tim mendapati sejumlah perangkat desa diarahkan ke Unit Tipidkor Polres Luwu, pada Senin, 24 November siang.
Perangkat desa hingga kepala desa nampak terlihat mengendong tumpukan berkas dari kendaraan menuju ruangan unit Tipidkor Polres Luwu.
“Belum tau kasus apa, kami hanya disuruh membawa laporan beberapa tahun terakhir,” ungkap kades yang juga enggan disebutkan namanya.
Kasat Reskrim Polres Luwu, Iptu Ibnu Robbani saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Selasa, (25/11) pukul 21.22 Wita hingga kini belum memberikan tanggapan soal pemeriksaan sejumlah Kades di kantornya.
Terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Luwu dari Komisi I menerima aduan sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Organisasi APDESI di Kantornya, pada Selasa (25/11) Sore.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPMD Kabupaten Luwu, Kepala Desa Bonelemo Utara, Jamaluddin sekaligus sekretaris APDESI Luwu, mengungkapkan kesulitannya karna anggaran Dana Desa (DD) Non-Earmark yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN, tidak kunjung cair.
“Kenapa dana enmark cair dan non-enmark tidak cair,” tanya Jamaluddin.
DPMD Luwu melalui Kasi Pelaporan Keuangan, Ningrat, mengaku jika hal tersebut terkendala sistem dalam aplikasi yang merupakan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga, pihak DPRD Luwu bersama DPMD Luwu nantinya bakal membawa perwakilan kepala Desa ke kementrian keuangan untuk mempertanyakan persoalan tersebut.
“Kita akan ke Kementerian Keuangan untuk mencari solusi persoalan ini,” ungkap Basaruddin, pimpinan Komisi I DPRD Luwu.
Persoalan tersebut menambah deretan panjang persoalan ekonomi yang dialami Kepala Desa di Kabupaten Luwu saat ini.
Informasi Internal yang dihimpun Wartawan SimpulRakyat.co.id, Panitia Event trail telah mengalokasikan 500 slot tiket event ke kepala desa.
Selain kepala desa, kepala OPD, kepala sekolah, hingga kontraktor, rumah sakit umum daerah (RSUD) juga dikabarkan diminta untuk ikut membeli tiket Event Trail ini.
Saat media ini kunjungan ke Sekretariat Trabhara-Jejal pada Selasa (25/11), nampak pada papan pengumuman, 100 nomor telah di booking RSUD Batara Guru. Mulai dari nomor 901 hingga nomor 1000. Nama dari Dinkes (Dinas Kesehatan) dan Disdik (Dinas Pendidikan) juga terlihat memenuhi puluhan nomor.
“Total sudah hampir 1500 pendaftar,” kata panitia yang enggan disebutkan namanya.
Kapolres Luwu, AKBP Adnan Pandibu dikonfirmasi wartawan SimpulRakyat.co.id, mengaku tidak mengetahui jika dalam kegiatannya adan intervensi ke sejumlah pihak
“Sejauh ini informasi itu tidak pernah saya denger mas, namun jika ada hal lain pasti akan kami klarifikasi, mohon maaf mas, saya masih kegiatan di Cikeas Bogor,” ungkapnya.
Ia kemudian meminta waktu untuk mengecek persoalan ini lebih jauh.
“Mas mohon maaf saya masih giat di Cikeas Jabar, mohon waktu untuk saya cek ke seksi terkait yang mengurus registrasi event, besok kami baru selesai giat,” tambah Kapolres saat dikonfirmasi melalui WhatsAppnya, Rabu (26/11) pagi.
Terpisah, Kasat Lantas Polres Luwu, AKP Syarief yang merupakan ketua panitia event Trabhara-Jejal menampik adanya intervensi ke sejumlah pihak dalam kegiatan itu.
“Tabe Dinda, giat ini ditujukan kepada unum semua elemen yang mau berpartisipasi, yang penting jangan ada pemaksaan,” kata Syariref melalui pesan WhatsAppnya.
“Event ini dilaksanakan sebagai ajang silaturahmi bagi pencinta trail adventure se-Nusantara terlebih khusus bagi para rider se-Sulawesi Selatan, selain itu juga untuk mengenalkan keindahan alam Kabupaten Luwu, mulai dari dataran rendah, sungai sampai ke daerah pegunungan, yang diharapkan mampu untuk mendukung pendapatan daerah dan UMKM. Sehingga setiap elemen masyarakat, stakeholder dan para komunitas diberikan kesempatan untuk ikut mendukung dan memeriahkan acara ini melalui keikutsertaan dalam event jelajah alam Luwu ini,” kunci Syarief.
Tinggalkan Balasan