SimpulRakyat.co.id, Makassar – Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar melalui Bidang Humas dan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) menggelar pelatihan kehumasan pemerintahan di era media sosial, yang berlangsung di Novotel Hotel Makassar, Selasa (25/11/2025).
Kegiatan ini menghadirkan Wicaksono, yang lebih dikenal dengan nama penanya Ndoro Kakung, seorang penulis dan praktisi media sosial asal Yogyakarta. Pelatihan ini digelar untuk meningkatkan kemampuan humas pemerintah dalam mengelola informasi dan interaksi publik, khususnya melalui platform digital.
Dalam materinya, Ndoro Kakung menekankan pentingnya membangun interaksi yang kuat dengan masyarakat melalui media sosial, bukan sekadar menyampaikan informasi.
“Di era digital sekarang, publik tidak lagi menginginkan seremoni belaka. Publik menginginkan interaksi langsung ke pemerintah setempat, direspon, dan ditindaklanjuti keluhannya,” ujarnya.
Menurut Ndoro, seorang humas pemerintah harus aktif merespon pertanyaan dan keluhan masyarakat, sekaligus menyajikan konten yang mudah dipahami dan interaktif.
“Humas harus belajar menyajikan konten yang mudah dibaca, dipahami, dan menggunakan teknik infografis. Tanpa tiga unsur ini, publik hanya mendapat narasi, bukan akses informasi. Seorang humas harus menyiapkan diri menghadapi ‘tsunami informasi’,” jelasnya.
Ndoro juga menekankan pentingnya pemahaman algoritma media sosial agar strategi konten dan komunikasi pemerintah dapat berjalan efektif.
Dia menyoroti praktik umum yang masih banyak dilakukan humas, yakni mengisi akun media sosial dengan kegiatan seremoni pimpinan. Akibatnya, interaksi publik minim dan jumlah pengikut stagnan.
“Kesalahan umum humas adalah menganggap media sosial sebagai arsip kegiatan pribadi pimpinan. Caption yang seperti rilis berita, konten tanpa ajakan ke publik, dan komentar publik yang diabaikan,” tuturnya.
Ndoro menegaskan bahwa humas yang baik adalah yang mampu menyampaikan keluhan masyarakat kepada pimpinan dan menunjukkan efek nyata dari kebijakan pemerintah.
“Contohnya bukan sekadar pimpinan menghadiri rapat, tapi yang dibagikan ke masyarakat adalah dampak nyata rapat tersebut bagi publik,” pungkasnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan humas pemerintah dalam mengelola informasi dan interaksi di media sosial, sekaligus memperkuat citra pemerintah dan partisipasi masyarakat.
Tinggalkan Balasan