Sitti Husniah: PKS Harus Jadi Mitra Strategis Pemkab Gowa

SimpulRakyat.co.id, Gowa – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) VI Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gowa yang digelar di Sekretariat PKS Gowa, Jalan Poros Malino, Minggu (7/9/2025).

Dalam sambutannya, Husniah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan partai politik dalam membangun daerah.

“Menjaga hubungan baik dengan siapa saja itu harus dipelihara karena kita semua adalah masyarakat Gowa. Kami ingin PKS dapat membangun emosional yang baik dengan pemerintah untuk memajukan daerah,” ujar Husniah.

Dia menyebut PKS sebagai salah satu partai koalisi Hati Damai pada Pilkada lalu, dan berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus dijaga demi mewujudkan Gowa yang semakin maju dan inklusif.

“Kami datang memberikan support kepada semuanya. Diharapkan program yang dihadirkan dapat berkontribusi terhadap kemajuan daerah,” tambahnya.

Sementara Ketua DPD PKS Gowa, Muhammadong Dg Rate, menyambut baik ajakan kolaborasi tersebut. Ia mengajak seluruh kader untuk meningkatkan kerja sama yang produktif dengan pemerintah, terutama dalam menjalankan amanah politik dan sosial.

“Harapan pemerintah kepada kami akan kita lakukan untuk mewujudkan Gowa yang semakin maju untuk Indonesia. Kami berharap setelah Musda ini kita tidak berhenti, tapi bagaimana tanggung jawab itu dijalankan dengan baik,” jelas Muhammadong.

Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi PKS, Meity Rahmatia, menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Gowa, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut program bedah rumah dan beasiswa sebagai dua prioritas yang akan diperjuangkan.

“Apa yang bisa kita bantu untuk Gowa, kami akan minta data lagi terkait Dinas Sosial, PUPR, dan Perkimtan. Target kami Insya Allah untuk program bedah rumah dan beasiswa,” pungkas Meity.

Musda VI PKS Gowa menjadi momentum konsolidasi politik sekaligus penguatan komitmen antara partai dan pemerintah daerah. Di tengah dinamika pembangunan, kolaborasi lintas sektor dinilai sebagai kunci untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.