SimpulRakyat.co.id, Makassar – Wali Kota Makassar Munafri “Appi” Arifuddin memastikan mutasi lurah di lingkup Pemerintah Kota Makassar telah tuntas. Setelah pergeseran lurah rampung, Appi menyebut langkah berikutnya adalah melakukan perombakan pada jabatan camat.
“Camat berikutnya. Sekretaris (OPD), sekretaris lurah, dan sebagainya,” ujar Appi kepada wartawan usai melantik 263 pejabat pengawas atau eselon IV di tribun Lapangan Karebosi, Jalan Ahmad Yani, Senin (29/9/2025).
Menurut Appi, seluruh lurah kini sudah ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi. Ia menegaskan proses mutasi berjalan sesuai prosedur dengan arahan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Semua lurah sudah terposisikan dengan baik. Prosedurnya kita selalu meminta arahan dari BKN dan semuanya bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Meski begitu, Appi mengakui masih ada sejumlah jabatan eselon IV yang kosong. Ia berjanji segera mengisinya agar pelayanan publik dapat berjalan maksimal.
“Masih ada beberapa tingkat SKPD dan sebagainya. Nah, inilah yang kita harus isi lagi. Ada beberapa yang kita akan maksimalkan supaya posisi-posisi ini bisa terisi dan orang-orang yang ada dalamnya punya tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sehingga target-target penetrasi kita untuk proses pelayanan bisa maksimal,” tutur Appi.
Dia menambahkan, pengisian jabatan ke depan akan menyesuaikan komposisi organisasi yang ada.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa memotret kembali apa yang menjadi kondisi yang terjadi hari ini yang harus kita isi lagi,” katanya.
Appi juga menekankan bahwa mutasi lurah tidak dimaksudkan sebagai penurunan jabatan. Menurutnya, pergeseran dilakukan sesuai regulasi.
“Sebenarnya tidak ada demosi. Ini namanya (pejabat) pengawas. Ketika kita bicara pengawas, kita itu tidak membicarakan lagi eselon A dan B, masing-masing di dalam wilayah yang sama,” ujarnya.
Sebagai ujung tombak pelayanan publik, lurah diharapkan mampu memberikan informasi akurat terkait persoalan di wilayah masing-masing. Data yang valid dari lurah, lanjut Appi, sangat dibutuhkan untuk mendukung program pemerintah, termasuk penanganan stunting.
“Lurah ini yang tahu persoalan-persoalan yang ada di wilayah, yang tahu data-data yang ada di wilayah, sehingga dalam proses intervensi kegiatan apakah itu stunting atau kegiatan-kegiatan lain, lurah harus memberikan data yang akurat,” paparnya.
Selain itu, lurah juga dituntut menjaga konsolidasi sosial di masyarakat, termasuk di kawasan yang rawan konflik. Pemerintah kota, kata Appi, akan berkolaborasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
“Begini, ini kan kita tidak sendiri. Ada forkopimda yang lain, kepolisian, TNI, harus diberikan support yang akan bersama-sama dengan pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada,” tandasnya.
Sebelumnya, Appi melantik 263 pejabat pengawas atau eselon IV lingkup Pemkot Makassar. Mereka yang dilantik terdiri atas kepala seksi, kepala subbagian, hingga lurah.
Kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan BKPSDM Makassar, Fandy Wiranto, menjelaskan dari total 263 pejabat yang dilantik, 136 di antaranya adalah lurah. Sementara 127 orang lainnya menduduki jabatan kepala seksi kecamatan dan kelurahan, serta kepala subbagian.
“Untuk jabatan lurah 136 orang. Jabatan kepala seksi kecamatan dan kelurahan serta kepala subbagian 127 orang. Jadi, total 263 orang,” ungkap Fandy.
Ia menambahkan, sebagian lurah yang dilantik merupakan pejabat baru, sementara sebagian lainnya dimutasi atau bergeser ke kelurahan lain.
“Ada lurah yang tetap. Ada juga lurah yang bergeser ke kelurahan lain,” pungkas Fandy. (*)
Tinggalkan Balasan