SimpulRakyat.co.id, Jeneponto – Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Turatea (SANDRA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Jeneponto, Senin (29/9/2025).
Mereka juga melakukan penyegelan kantor Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada di Jalan Abdul Jalil Sikki, Kelurahan Balang Loe, Kecamatan Binamu.
Dalam aksinya, massa menuntut Bupati Jeneponto Paris Yasir agar segera mengeluarkan rekomendasi pencopotan terhadap Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH beserta seluruh pendamping desa dan kelurahan.
Mereka menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui PKH di daerah itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami menduga kuat ada praktik pemotongan dana PKH yang diterima keluarga penerima manfaat. Fakta itu sudah mencuat ke publik dan viral di media sosial,” kata Jenderal Lapangan Aksi, Dhedi Arsandi.
Dugaan penyelewengan bantuan sosial menguat setelah beredar kasus di Lingkungan Kunjung Mange Timur, Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu.
Dalam kasus tersebut, keluarga penerima manfaat yang seharusnya menerima Rp 1,8 juta disebut hanya mendapatkan Rp 1 juta. Sisanya, sekitar Rp 800.000, diduga dipotong oleh oknum ketua kelompok yang ditunjuk pendamping PKH.
“Ini jelas melukai rasa keadilan masyarakat kecil. Bantuan yang seharusnya utuh justru tergerus oleh praktik yang tidak bertanggung jawab,” lanjut Dhedi.
Tuntutan Demonstran
Melalui orasi yang disampaikan secara bergantian, para demonstran menyuarakan empat tuntutan utama:
-
Evaluasi Kepala Dinas Sosial Jeneponto.
-
Rekomendasi pemberhentian Korkab PKH dan seluruh pendamping desa/kelurahan kepada Kementerian Sosial.
-
Instruksi kepada seluruh pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan untuk menyosialisasikan tujuan program PKH kepada keluarga penerima manfaat.
-
Transparansi data penerima bansos.
Selain itu, mereka juga meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan.
“Kami mendesak APH memanggil dan memproses hukum Korkab serta pendamping PKH yang terlibat. Laporan berjenjang yang masuk ke Dinas Sosial juga harus diperiksa,” tegas Dhedi.
Setelah menyampaikan orasi, massa diterima langsung oleh Bupati Jeneponto Paris Yasir di ruang rapat kantor bupati. Audiensi tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial, perwakilan BRI, Korkab PKH, serta sejumlah pendamping desa dan kelurahan.
Dalam kesempatan itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan secara langsung tuntutan mereka.
“Kami ingin Bupati menghadirkan semua pihak terkait agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut,” ujar Dhedi.
Pemerintah daerah diminta segera merespons aspirasi yang disuarakan mahasiswa dan pemuda, mengingat isu penyaluran bansos PKH telah menjadi sorotan luas masyarakat Jeneponto.
Tinggalkan Balasan