Ketika Pejabat Pemkab Kepulauan Tanimbar Tunggu Arahan Pimpinan, Keterbukaan Informasi Publik Jadi Tersendat

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, Tanimbar – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, dibawah kepemimpinan Bupati Petrus Fatlolon, dinilai telah menciptakan suatu keadaan kontradiktif atau sebuah kondisi yang bertolak belakang dengan era keterbukaan informasi saat ini.

Bagaimana tidak, semua akses informasi dari pejabat SKPD setempat harus menunggu arahan pimpinan daerah. Hal itu disinyalir sebagai bentuk kontrol sang pimpinan terhadap berbagai informasi yang akan disampaikan ke luar.

Baca Juga

Kebijakan “Menunggu Arahan Pimpinan” ini bukan menjadi rahasia umum lagi. Kadang dijumpai protes maupun kritikan masyarakat mengenai kebijakan tersebut di media sosial, media masa maupun ruang publik lainnya.

Masyarakat memprotes kebijakan itu lantaran merasa sulit mengakses informasi. Publik menilai, kebijakan tersebut sangat kontras dengan apa yang telah dikumandangkan Pemerintah Republik Indonesia selama ini mengenai keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU 14 tahun 2008.

Wartawan media ini pun mengalami hal serupa ketika mencoba mengkonfirmasi beberapa hal mengenai kelanjutan pekerjaan sebuah mega proyek tahun 2018 yang telah menelan anggaran daerah puluhan milyar rupiah, namun belakangan pekerjaan proyek tersebut dihentikan tanpa ada penjelasan yang jelas.

Tindakan konfirmasi itu merupakan bentuk perimbangan dalam menyajikan informasi kepada publik dari dua sisi yang berbeda sesuai kode etik jurnalis. Namun jawaban yang diperoleh sungguh sangat mengagetkan.

“Mat siang Ade (adik), mohon maaf beta (saya) sudah siapkan komentar namun karena komentar beta ini mewakili pemerintah daerah yang akan diekspos ke publik maka sesuai etika birokrasi harus beta laporkan kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan. Tadi beta mau laporkan ke pak Sekda cuma beliau ada kegiatan di luar kantor jadi nanti kalau sudah ketemu baru beta info lanjut ke Ade jua thanks,” kata oknum pejabat tersebut dalam pesan singkatnya, Selasa 5 Januari 2021, sekitar pukul 12.00 WIB.

Jawaban oknum pejabat daerah tersebut lantas membenarkan narasi publik selama ini bahwa segala informasi dari dalam pemerintahan Petrus Fatlolon harus menunggu arahan pimpinan. Seolah-olah para pimpinan SKPD setempat tidak bisa memberikan jawaban atau informasi sesuai keinginan sang “Big Bos“.

Dengan demikian, akses informasi publik jadi terhambat karena para pejabat daerah takut mengeluarkan statemen ke media. Mereka selalu dibayang-bayangi rasa ketakutan dan tertekan dibalik kursi empuknya. Jika keliru atau salah menyampaikan informasi, tentu jabatan taruhannya. Inilah alasan dasar kenapa informasi itu sulit diakses masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama ini.

Padahal, tujuan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengisyaratkan dengan jelas bahwa menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi terhadap hajat hidup orang banyak. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Berita Menarik Lainnya