Mutasi Seralurin Disinyalir Berkaitan ‘Surat Sakti’ Bupati Kepulauan Tanimbar

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, Tanimbar – Mantan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Mathilda Batlayeri Saumlaki, Januaris Seralurin, mengakui bahwa ada laporan mengenai dirinya ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Dirjen Perhubungan Udara agar dirinya dicopot dari jabatannya.

Laporan tersebut berupa surat aduan dari Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon. Surat itu, kata Seralurin, diantar langsung oleh Petrus Fatlolon ke Kementerian Perhubungan di Jakarta.

Baca Juga

“Saat itu saya lagi di Jakarta dalam rangka dinas, saya di telepon oleh istri saya (anggota DPRD Kepulauan Tanimbar) katanya bahwa, Pa, ini saya dapat informasi dari teman DPRD yang informasinya A1, bahwa bapak dilapor dan suratnya dibuat oleh bupati (Petrus Fatlolon) dan bupati yang antar sendiri (surat itu) ke Jakarta sampai di tingkat menteri dan dirjen perhubungan udara,” ujar Seralurin kepada Simpul Rakyat, Sabtu 28 November 2020.

Dia menjelaskan, informasi tersebut tak serta-merta dipercayainya. Dia kemudian mengcroscek ke salah satu pejabat Kementerian Perhubungan.

“Saya sendiri belum yakin dan percaya karena belum lihat bukti fisik suratnya, jadi saya tanya langsung ke salah satu pimpinan, salah satu pejabat kementerian perhubungan tentang surat tersebut dan dibenarkan bahwa ada laporan dari bupati,” katanya.

Sebelumnya, diketahui bahwa ada mis antara mantan Kepala UPBU Mathilda Batlayeri Saumlaki, Yohanis Seralurin, dan Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, mengenai kebijakan buka-tutup bandara di masa pandemi covid 19.

Kebijakan buka-tutup bandara ‘ala’ Petrus Fatlolon saat itu dianggap membingungkan sehingga mengundang komentar banyak pihak. Seralurin yang memiliki otoritas penuh di bandara Mathilda Batlayeri turut berkomentar. Dia mengatakan, “Jangan membuat suatu kebijakan buka-tutup bandara sama seperti permainan kanak-kanak semasa kecil dulu.”

Komentar Seralurin tersebut bukan tanpa dasar. Dalam klarifikasinya di bulan Oktober lalu, dia sempat mengatakan bahwa saat rapat terakhir bersama jajaran pimpinan forkopimda dan gugus tugas covid 19 Kabupaten Kepulauan Tanimbar tertanggal 30 September 2020, pihaknya maupun dua airlines tidak dilibatkan.

Padahal, rapat tersebut sangat penting karena membahas sekaligus memutuskan jadwal operasional penerbangan seminggu dua kali pada awal bulan Oktober 2020.

“Kami pihak bandara, pihak Airlines (PT Wings Abadi Airlines dan PT Susi Pudjiastuti Airlines) dan saya memerintahkan Kasubsi Bandara Mathilda Batlayeri untuk berkoordinasi tentang rapat tersebut dengan ibu Kadis Perhubungan dan beliau membenarkan bahwa benar, pihak bandara, pihak Airlines tidak diundang dalam pertemuan dimaksud,” kata Seralurin saat itu.

Tak hanya itu, terdapat beberapa surat yang dikirim ke pihak Bandara Mathilda Batlayeri, yang perihalnya membahas mengenai penerbangan di Kepulauan Tanimbar, tidak ada tembusannya ke kantor UPBU Mathilda Batlayeri dan kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII di Manado yang membawahi semua bandara di wilayah Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Utara.

Namun pernyataan Seralurin “Jangan membuat suatu kebijakan buka-tutup bandara sama seperti permainan kanak-kanak semasa kecil dulu” ini lantas mengundang murka sang Bupati.

Petrus Fatlolon saat itu sempat mengancam akan mempolisikan Seralurin jika tidak segera mengklarifikasi pernyataannya.

“Saya minta yang bersangkutan segera mengklarifikasi pernyataan kekanak-kanakan itu kepada saya atau ke Satuan Tugas. Dia bilang Satgas kekanak-kanakan? Dia harus klarifikasi! Kalau tidak, kita lapor polisi,” ancam Petrus Fatlolon.

Akibat dari semua kejadian itu, Januaris Seralurin saat ini dimutasikan ke bandara Amahai-Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Privinsi Maluku, berkat “Surat Sakti” Petrus Fatlolon.

Namun dengan sikap kesatria dan berjiwa besar, dia mengatakan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang taat dan loyal terhadap segala bentuk keputusan, dia siap ditempatkan dimana saja dan kapan saja. (47)

Berita Menarik Lainnya