Laratmase Nilai BPKAD KKT Bohongi Publik Soal Anggaran Deposito Rp45 M

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, Tanimbar – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Apolonia Laratmase, geram atas pernyataan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Kepulauan Tanimbar (KKT), Jhon Batlayeri, di media massa bahwa tidak ada masalah dengan anggaran deposito Rp45 miliar yang bersumber dari APBD 2019.

Menurut Polla (sapaan akrabnya), pernyataan Jhon Batlayeri itu menyesatkan pandangan publik.

Baca Juga

“Dia (Kepala BPKAD) tidak bisa beralasan bahwa (anggaran deposito Rp45 M) telah diaudit BPK, karena terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, itu sudah amanat undang-undang untuk terlebih dahulu diaudit BPK, baru kemudian disampaikan ke DPRD untuk dibahas.”

“BPK tidak mengaudit depositonya (kebijakan anggaran), tetapi BPK mengaudit laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2019. Jadi, orang ini (Kabankeu) sudah menipu. Dia menggunakan nama BPK untuk dijadikan alasan, padahal BPK tidak mengaudit deposito. Coba buka LHP yang sudah diserahkan ke DPRD, tidak ada satupun keterangan yang menjelaskan terkait audit BPK terhadap deposito,” ujar Polla kepada Simpul Rakyat, Selasa (10/11/2020).

Selain itu, lanjut Polla, jika Jhon Batlayeri mengatakan kalau kebijakan deposito Rp45 miliar itu tidak mengganggu likuiditas dan pelayanan di lingkup Pemkab Kepulauan Tanimbar, itu juga tidak benar.

“Terbukti bahwa sekian banyak SPM kadaluarsa, bahkan sampai puluh miliar permintaan (pembayaran) tidak dilayani. Uang makan ASN enam bulan tidak dibayar. Bahkan terjadi kekosongan obat-obatan kemarin, itu juga karena permintaan tidak dilayani. Semua Itu tidak mengganggu pelayanan? Publik bisa nilai sendiri apa yang terjadi,” katanya.

Ketua Komisi B DPRD KKT itu menjelaskan bahwa ada perbedaan angka bunga deposito yang cukup signifikan antara tahun 2018 dan 2019. Pendapatan yang diperoleh dari bunga Deposito APBD tahun 2019 hanya sebesar Rp1.571.105.420,18, sementara di tahun 2018 bunga Deposito mencapai Rp6.566.198.727,01.

Perbedaan inilah yang kemudian dipertanyakan DPRD bahwa anggaran yang diendapkan sekian lama di bank pada 2019, bunganya sangat kecil. Mereka menduga, sebagian bunga deposito Rp45 miliar itu disinyalir diselewengkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Kalau tidak ada masalah dengan bunga deposito itu, kenapa bukti yang kami minta tidak diserahkan? Kenapa harus tertutup? Mana transparansinya? Ini uang rakyat yang harus diawasi penggunaannya, bukan uang Pemda,” cetus Polla.

Merujuk pada Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa jika dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan dan dinyatakan tidak lengkap/tidak sah/pengeluaran melampaui pagu anggaran, Bendahara Umum Daerah (BUD) menolak menerbitkan Surat Peritah Pencairan Dana (SP2D). Penolakan penerbitan SP2D tersebut paling lama 1 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

“Tapi kan selama ini dia tidak pernah keluarkan surat penolakan itu satupun, berarti orang ini tidak paham aturan. Jangan bikin alasan dengan jawaban-jawaban yang normatif, bahwa aturan memperbolehkan deposit-lah, orang tidak paham ilmu akuntansil-ah, BPK sudah selesai audit-lah, dan segala macam. Saya ini sudah lama di DPRD dan tahu persis hal itu, jadi jangan bikin pernyataan-pernyataan yang membohongi publik, khususnya masyarakat Tanimbar,” kata Polla.

Dia curiga, anggaran yang didepositokan lebih dari 45 milyar sehingga diduga bunga depositonya diambil sepihak untuk memperkaya diri, sedangkan di akhir tahun barulah anggaran deposito tersebut dikembalikan ke rekening kas umum daerah untuk dipertanggungjawabkan.

“Kami curiganya begitu, karena mereka tidak mau berikan rekening koran pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening deposito sebagai bukti untuk diketahui DPRD. Karena tidak ada transparansi dan banyak hal yang mengganjal, masalah ini sudah kami laporkan ke pihak berwajib. Saya berharap dia segera dipanggil untuk diperiksa atas semua ini,” ungkap Polla.

Mengenai semua kejanggalan yang terjadi, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu meminta agar Bupati Petrus Fatlolon segera mengevaluasi Kepala BPKAD, Jhon Batlayeri, karena diduga menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri.

“Saya minta kepada pak Bupati untuk segera mengevaluasi yang bersangkutan, karena dengan semua kejadian ini, saya duga, dia gunakan jabatannya untuk memperkaya diri lewat kebijakan yang dibuat,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Kepulauan Tanimbar, Jhon Batlayeri, mengatakan di media kalau tidak ada masalah dengan anggaran deposito Rp45 milyar tersebut. Menurutnya, BPK-Perwakilan Maluku telah mengaudit laporan keuangan APBD 2019 dan tidak menemukan satupun masalah. (47)

Berita Menarik Lainnya