Lembaga KPK Minta Polisi Usut Penyebab Kebakaran Kantor Dinkes Sulsel

  • Whatsapp
Sekertaris Komite Pejuang Kerakyatan (KPK), Sriwahyuni.

SimpulRakyat.co.id, Makassar – Terkait insiden kebakaran Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimana hasil investigasi kami yang menghanguskan ruangan Kadis, pembangunan sosial dan kesejahteraan (PSDK), serta keuangan dan data.

Hal itu dikatakan Sekertaris Komite Pejuang Kerakyatan (KPK), Sriwahyuni di Makassar, Kamis (30/7).

Baca Juga

“Hal ini kami secara keorganisasian melakukan kajian dan mencoba untuk ambil kesimpulan yang bermaksud murni hasil analisa, berdasarkan hasil investigasi dan kajian, serta tidak untuk mencoba memperkeruh suasana dan atau ada tendesi lain,” kata Sriwahyuni.

Lanjut dikatakan, diketahui Dinas Kesehatan merupakan salah satu pos yang menerima anggaran Covid-19 yang jumlahnya terbilang cukup besar.

“Hal ini merupakan bukanlah pekerjaan yang mudah, sekarang ada banyak elemen yang mulai pertanyakan dan meminta transparansi anggaran Covid-19 terkususnya di Dinkes,” ujar dia.

Dikatakan pula, mengamuknya si jago merah, ada pertanyaan yang mesti dijawab, tentunya perlu dilakukan investigasi yang mendalam oleh pihak yang berkompeten, dalam hal ini pihak kepolisian.

“Berdasarkan perihal tersebut, kami secara kelembagaan Komite Pejuang Kerakyatan meminta Polda Sulsel segera mengungkap motif di balik terjadinya kebakaran Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, agar kebakaran kantor Dinkes Sulsel ini tidak menimbulkan banyak interpretasi,” pungkas Sriwahyuni.

Sebelumnya diberitakan, Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Jln Perintis Kemerdekaan, Makassar, dilalap api pada Kamis, (30/7/2020) sejak pukul 06.00 Wita.

Berdasarkan informasi dari Humas Damkar Kota Makassar, Mancu, hingga satu jam sejak awal kebakaran, api belum dapat dikendalikan sepenuhnya.

“Belum, masih dilakukan pendinginan,” ungkapnya.

Data sementara yang dihimpun Reporter SimpulRakyat.co.id, sejumlah gedung yang terbakar di antaranya ruang Kadis, PSDK, Keuangan dan Data. Kendati demikian, belum ada data resmi mengenai adanya korban jiwa dan estimasi kerugian negara dari pihak terkait. (M Fatwa)

Berita Menarik Lainnya