Jauwerissa: DPRD Kepulauan Tanimbar Belum Tahu Rincian Penggunaan Dana Covid-19 Seperti Apa

  • Whatsapp
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Ricky Jauwerissa. (Foto: Istimewa)

SimpulRakyat.co.id, Saumlaki – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Ricky Jauwerissa, mempertanyakan rincian secara detil mengenai penggunaan anggaran penanggulangan pandemi Covid-19 sebanyak 37 milyar rupiah.

Dalam draf laporan penggunaan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang ditandatangani ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, Petrus Fatlolon, yang juga Bupati Kepulauan Tanimbar, sama sekali tidak merincikan anggaran yang diplot untuk kegiatan-kegiatannya.

Baca Juga

Misalnya seperti anggaran stimulan bantuan langsung untuk Lansia, Tukang Ojek, Sopir Angkot, Janda dan Penyandang Disabilitas yang berkisar Rp2,7 milyar, namun tidak dirincikan secara detil berapa orang penerima dan berapa persen anggaran stimulan kepada masing-masing kategori dari total 2,7 milyar tersebut.

Sama halnya juga dengan anggaran bantuan Sembako (beras, minyak goreng, supermi, gula, telur, susu) yang berkisar Rp4,3 milyar, namun tidak dirincikan berapa banyak penerima Bansos dan berapa harga satuan bahan pokok (sesuai harga pasar) dan harga satuan per satu kantong bagi satu orang penerima bantuan.

Dengan demikian, dirinya merasa rancu terhadap laporan penggunaan APBD untuk penanganan Covid-19 tersebut.

Kepada Simpul Rakyat, Jauwerissa mengatakan bahwa pihak Pemda hanya memberikan laporan penggunaan anggaran secara umum namun tidak disertai dengan rinciannya.

“Mereka (Pemda) sudah pernah ketemu DPRD dan berikan laporan 37 milyar itu dan kemudian dilaporkan ke kementerian, tapi rincian detilnya tidak ada sampai saat ini,” kata Jauwerissa Senin (18/5) kemarin.

Dia menambahkan, seperti pembagian dana stimulan untuk jaringan pengamanan sosial, pihak DPRD sama sekali tidak tahu berapa jumlah orang penerima bantuan dana tersebut dan berapa besar dana bagi setiap penerima per bulannya.

“Misalnya seperti dana stimulai untuk lansia, sopir angkot, ojek, janda dan penyandang disambilitas yang senilai 2.743.800.000 rupiah, nah kami hanya tahu ini padahal harusnya kami tahu secara detil lansia itu berapa orang, janda berapa orang, penyandang disabilitas, sopir angkot dan tukang ojek berapa orang, kemudian dibagi per orang masing-masing menerima berapa rupiah, disini tidak ada. Bagaimana kami mau lakukan fungsi pengawasan itu kalau detil kegiatannya tidak ada,” ujarnya.

Saat ditanya apakah pihaknya tidak mempertanyakan hal itu kepada Bupati KKT, Jauwerissa mengatakan bahwa DPRD telah mengundang Bupati Kepulauan Tanimbar untuk melakukan rapat bersama pada Senin (18/5) itu, namun bupati berhalangan, dengan alasan ada telekonferens dengan KPK dan BPK RI dan wawancara seleksi pejabat tinggi pratama, tapi nyataannya melalui akun Facebook Humas Setda KKT bupati malah sedang membagikan dana stimulan kepada sopir angkot dan tukang ojek di jam yang sama dengan jam undangan yang dilayangkan oleh Pihak DPRD.

“DPRD tadi (Senin 18/5) sudah mengundang saudara bupati atau tim gugus tapi kemudian (ada) surat meminta untuk penjadwalan ulang dengan alasan bahwa ada telekonferens dengan KPK dan BPK RI dan ada wawancara seleksi pejabat tinggi pratama, padahal mereka malah lagi bagi-bagi dana stimulan ini,” ungkap Jauwerissa.

Dirinya merasa alasan tersebut tidak sinkron dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bupati KKT. Olehnya itu, ia berharap DPRD dapat menjadwalkan kembali pertemuan antara pihaknya dengan Bupati KKT atau Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 demi mendapatkan penjelasan detil agar penggunaan anggaran penanganan covid 19 di KKT transparan dan terbuka untuk masyarakat umum. (47)

Disarankan Untuk Anda :