Senada dengan Menpan-RB, Gubernur Sulsel: Honorer Tak Usah Ragu

  • Whatsapp
Gubernur Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah (kiri) bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo (kanan). (Foto: Istimewa).

SimpulRakyat.co.id, Makassar – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menyebut tenaga honorer di daerah masih dibutuhkan, ia bahkan membantah isu penghapusan tenaga honorer di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Tjahjo Kumolo saat menghadiri seminar yang diselenggarakan Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia se-Provinsi Sulawesi Selatan di Baruga Pattingalloang, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Sabtu (25/1/2020).

Baca Juga

“Istilahnya bukan penghapusan yah, karena tenaga honorer sebenarnya masih dibutuhkan oleh daerah, (namun) urusan daerah kami serahkan ke daerah,” kata Tjahjo Kumolo dilansir dari laman Antara.

Lanjut dijelaskan Tjahjo Kumolo, berdasarkan undang-undang yang ada, tenaga pusat hanya terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang akan diberlakukan ke depan.

Dengan demikian, penghapusan tenaga honorer hanya berlaku untuk tenaga honorer yang berada di kementerian pusat, meski juga tetap ada pembatasan untuk daerah.

“Itu pun masih kita beri tenggang waktu tiga tahun. Saya saat ini tengah menyelesaikan karena sekarang belum selesai semua tenaga-tenaga honorer itu,” katanya.

Meski demikian, Tjahjo juga menegaskan kepada pemerintah daerah masing-masing agar menyiapkan pos anggaran jika ingin melakukan perekrutan tenaga honor, sebab terkait hal ini dibutuhkan penataan yang baik.

Menurut dia, Sulsel mampu membuat inovasi regional yang baik, strategi revitalisasi daerah sesuai masyarakat dan alam yang ada.

“Seperti Makassar, kalau perlu tenaga honor untuk kebersihan maka disiapkan posnya, anggarannya berapa. Karena kepala daerah butuh orang juga, ASN masih kurang di daerah, yang penting ke depan kan harus ditata dengan baik,” katanya.

Selain itu, Kemenpan-RB juga memberikan kesempatan satu kali bagi seluruh tenaga honorer untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan beberapa tahapan.

Bagi honorer yang tidak lulus maka kembali digaji sesuai Upah Minimum Regional (UMR) masing-masing daerahnya, tentu harus melalui berbagai tahapan.

“Tetapi untuk keputusan itu nanti kita cek lagi ke daerah, apa ada anggarannya atau anggaran dari pusat, tetapi itu kan panjang, belum selesainya bukan karena masalahnya tidak cepat tetapi memang itu kompleks,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah menegaskan bahwa tidak akan ada penghapusan tenaga honorer di Sulsel berdasarkan kebijakan terbaru Kemenpan-RB.

“Jadi tidak ada penghapusan, jangan menafsirkan salah yang membuat orang resah semua, jadi tidak ada,” tegas Nurdin.

Nurdin mengaku Pemerintah Provinsi Sulsel memang masih membutuhkan tenaga honorer. Apalagi kemampuan keuangan daerah dianggap juga bisa memenuhi itu.

“Honorer tidak usah ragu, karena itu kebijakan provinsi kabupaten/kota yang tergantung kemampuan, jadi jangan dipikirkan lagi,” katanya. |**

Disarankan Untuk Anda :