SimpulRakyat.co.id, Saumlaki – Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyelenggarakan acara seminar pada hari jumat 4 Oktober 2019 lalu, di gedung serbaguna Hotel Galaksi Saumlaki.
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Pusat Data Statistik Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof Dr Bastari, MA, Bupati KKT Petrus fatlolon, Kepala Dinas Pendidikan bersama stafnya dan perwakilan Guru dari seluru Sekolah di Tanimbar.
Petrus Fatlolon, dalam sambutannya menjelaskan bahwa, pendidikan merupakan salah satu visi prioritas pemerintah, baik dari aspek anggaran dan kebijakan.
“Saat ini Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan kontribusi angka kemiskinan yang cukup tinggi karena mutu pendidikan masih rendah, sehingga dalam seleksi CPNS, seleksi TNI/Polri, sebagian besar generasi kita berguguran, ini menandakan mereka tidak mampu memenangkan kompetisi karena kompotensinya rendah, yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang salah dalam hal ini? jawabannya bupati yang salah,” ujar Fatlolon.
Menurutnya, perlu adanya peningkatan mutu bagi siswa/i karena masih banyak ditemukan para siswa/i di KKT belum bisa baca dan tulis.
“Hasil peninjauan saya bersama kepala Bapeda dan kepala SKPD lainya ke sekolah-sekolah dan desa-desa, kedapatan anak didik kita kelas 4 dan 5 SD belum bisa membaca dengan sempurna, Gurunya juga jarang hadir ke sekolah, tapi kalau yang berkaitan dengan pekerjaan swakelola, dananya sudah cair 100% namun pekerjaannya baru 40% ini kondisi riil yang ditemukan,” kata Fatlolon.
Harapannya bahwa, lewat momen HUT KKT yang ke-20 tersebut, pemerintah dan masyarakat bersepakat membuat komitmen untuk melakukan perubahan di dunia pendidikan.
“Saya harap di acara ulang tahun Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang ke-20 ini, kita bersepakat nyatakan komitmen untuk lakukan perubahan, dimulai dari sektor Pendidikan, Guru harus bernilai ditengah masyarakat, jangan guru jadi pemicu, Guru dan Kepala Sekola tidak boleh mengurus proyek” ujar Fatlolon tegas.
Ditambahkan Fatlolon, Swakelola bukan hanya dikelola oleh Kepala Sekola tetapi tim di dalamnya, ada komite sekolah (panitia). Kalau Kepala sekolah dan bendahara urus pencairan, urus material pembangunan, cari tukang, dan lain sebagainya, terus kapan ia mengajar siswanya? Hal tersebut dapat mengakibatkan timbul kecemburuan antara kepala dan bawahan.
Pemerinta Daerah melalui kebijakan khusus sudah mengagarkan Bosda untuk setiap Sekolah yang bersumber dari APBD.
“Olehnya itu, diharapkan agar bantuan tersebut bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan meski tidak seberapa, karna PAD kita rendah. Ditahun 2020, Pemda akan berikan insentif Daerah kepada Guru yang bertugas di Daerah, yang dianggap terpencil di Kabupaen Kepulauan Tanimbar,” kata Fatlolon.
Ia menambahkan, pada tahun depan Kementrian Keuangan memberikan penghargaan berupa DID (Dana insentif Daera)sebesar 36,5 Milyar, sehubungan dengan Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendapatkan WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK RI perwakilan Maluku.
“Untuk itu saya minta, wahai para guru cintailah pendidikan sama seperti kita mencintai istri dan suami kita, jangan sampai profesi Guru, kita pakai sebagai pekerjaan sampingan dan sebagian waktu untuk pekerjaan lain, contohnya Tukang ojek, Pengusaha atau jadi Kontraktor proyek swakelola,” pintanya.
Reporter: Axl Temmar
Tinggalkan Balasan