Pembangunan Proyek Embung Desa Adaut Resahkan Pemilik Lahan

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, Saumlaki – Proyek pembangunan Embung yang dikerjakan oleh CV Virgo Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.350.000.000 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan waktu 180 hari kerja kalender, sejak tanggal 24 Mei 2019 di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, disoal oleh pemilik lahan.

Proyek yang berada tepat pada pinggiran sebelah kiri jalan Lingkar Selaru dari Desa Adaut ke Desa Kandar, lokasi tanah tersebut milik keluarga Epa Batlayar, sesuai pengakuannya kepada wartawan di lokasi proyek.

Baca Juga

Epa Batlayar saat ditemui wartwan media Simpul Rakyat di lokasi pekerjaan proyek, Minggu (18/8/2019) lalu, mengaku merasa sangat dirugikan.

Dia menyampaikan keluhannya, mengklaim tanah ini miliknya yang dikelola orang tuanya dan diturunkan kepada dirinya. Sebagai bukti, terdapat 10 pohon kelapa dari buah tangan orang tuanya, namun sudah ditumbangkan 5 pohon guna pekerjaan tersebut.

Epa menambahkan, sejak pekerjaan proyek ini berjalan, mulai dari buka lahan tanpa sepengetahuan dirinya, hingga pada penebangan 5 pohon kelapa, barulah pihak pemerintah desa memanggilnya.

“Pemerintah memberikan uang sebagai ganti rugi tanaman per pohon senilai Rp.300.000 dan saya menerima Rp.1.500.000,” ujarnya.

Dia mengaku bersama keluarga sangat kecewa dengan pembayaran tanaman itu.

“Saya tanyakan kenapa tanah tidak terbayar, Kepala Desa menjawab ini program pemerintah untuk kita kembali makanya tidak terbayarkan,” ujarnya mengutip pengakuan Kades.

Epa juga mengaku bingung, sesuai kesepakatan musyawarah desa, harganya Rp.45.000 per meter dengan teknis pembayaran 70:30, “Artinya 70% untuk pemilik, sedangkan 30% untuk desa yang dibagi lagi Desa 10, Petuanan 10 dan Soa 10”.

Epa berharap perusahaan membayar tanah itu sesuai keputusan musyawarah desa tersebut.

Pada Senin 19 Agustus 2019 kemarin, di ruang kerja Kepala Desa, Ika Batlayar pun saat ditemui menjelaskan sama seperti penjelasan kelurga Epa.

Kades itu menyatakan bangga terhadap keluarga Epa, “Prinsipnya ini program pemerintah yang tidak bisa di ganggu, makanya hanya dibayarkan tanaman saja. Tanah tidak di bayar,” jelas Kades.

Kades ini menambahkan, di Minggu kemarin, ada juga petuanan sesuai bahasa adat (Mangfaluruk) meminta perusahaan harus membayar ganti rugi tanah senilai Rp. 20.000.000, namun tidak terlaksana.

Menurut Epa, kalau uang sirih pinang mungkin bisa terjawab semua, “Diatur dalam peraturan Bupati sehingga tidak bisa dianggarkan,” tegasnya.

Penulis: Axl Temmar

Disarankan Untuk Anda :