SimpulRakyat.co.id, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa penunjukan sejumlah Pelaksana Tugas (Plt) direksi di tubuh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kota Makassar sepenuhnya didasarkan pada latar belakang dan kapasitas profesional masing-masing individu.
“Mereka yang ditunjuk memiliki latar belakang berbeda-beda, ada juga dari kalangan profesional,” ujar Munafri yang akrab disapa Appi, kepada wartawan, Senin (21/4/2025) malam.
Appi juga membantah adanya kaitan antara penunjukan ini dengan dinamika politik, termasuk Pilwalkot Makassar 2024 yang baru saja berlalu.
“Apalagi kalau dikaitkan dengan urusan balas jasa. Tidak ada sama sekali. Ini murni kebutuhan organisasi,” tegas Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Unhas itu.
Penunjukan para Plt ini, kata Appi, bersifat sementara sambil menunggu seleksi definitif. Di antara nama yang ditunjuk, terdapat perpaduan antara birokrat, profesional, dan mantan politisi.
Hamzah Ahmad ditunjuk sebagai Plt Direktur Utama PDAM Makassar. Sementara posisi Direktur Keuangan diisi oleh Nanang Sutarjo, dan posisi Dewan Pengawas dipercayakan kepada Kepala Bappeda Makassar, Andi Zulkifli Nanda.
Untuk Perumda Parkir Makassar Raya, posisi Plt Direktur Utama dipercayakan kepada politisi senior Adi Rasyid Ali. Ia akan didampingi Syafri sebagai Direktur Keuangan dan Kepala Bapenda Makassar, Firman Hamid Pagarra, sebagai Dewan Pengawas.
Di Perumda Pasar Makassar Raya, Appi menunjuk Ali Gauli Arif sebagai Plt Dirut, Aiman sebagai Direktur Keuangan, dan Kepala Dinas Perdagangan Arlin Ariesta sebagai Dewan Pengawas.
Sementara itu, di Perumda Terminal Makassar Metro, jabatan Plt Dirut dipegang oleh Elber Makbul Amin. Amir Hamzah menjabat sebagai Direktur Keuangan, sedangkan Zainal Ibrahim dari Dinas Perhubungan mengisi posisi Dewan Pengawas.
Terkait penunjukan Adi Rasyid Ali, Ketua DPC Partai Demokrat Makassar, sebagai Plt Dirut Perumda Parkir, Munafri menegaskan bahwa yang bersangkutan akan segera mundur dari struktur partai.
“Kalau ada orang partai masuk jabatan seperti ini, tentu harus mundur. Dan saya sudah dapat konfirmasi, beliau akan mundur dari partai,” kata Appi.
Ia menyebut, pengalaman politik Adi selama tiga periode di DPRD Makassar menjadi salah satu alasan utama penunjukannya.
“Beliau tiga periode di DPRD, dan pernah menjadi pimpinan dewan. Pengalamannya berinteraksi langsung dengan masyarakat jadi modal penting untuk mengelola Perumda Parkir,” jelas Munafri.
Penunjukan Hamzah Ahmad sebagai Plt Dirut PDAM Makassar sempat menuai sorotan publik lantaran pernah terseret kasus korupsi di masa lalu. Namun, Munafri menjelaskan bahwa Hamzah tidak terbukti bersalah dan telah diputus bebas oleh pengadilan.
“Memang beliau pernah jadi terdakwa, tapi keputusan akhirnya inkrah dan dinyatakan tidak bersalah. Itu yang perlu kita lihat,” ucapnya.
Menurutnya, pengalaman Hamzah yang pernah memimpin PDAM sebelumnya akan memudahkan proses transisi dan adaptasi.
“Kalau kita datangkan orang baru lagi, butuh waktu berbulan-bulan untuk penyesuaian. Pak Hamzah sudah tahu situasinya, dan ini penting untuk percepatan,” katanya.
Munafri memastikan bahwa semua Plt yang telah ditunjuk akan dievaluasi secara berkala. Ia menargetkan, dalam waktu maksimal enam bulan ke depan, Perumda Makassar dapat berjalan lebih efektif dan transparan.
“Kita kasih waktu paling lama enam bulan. Jangan lebih. Kita harus bergerak cepat untuk memperbaiki sistem,” tegasnya.
Sementara itu, dua entitas lainnya yakni PD Rumah Potong Hewan (RPH) dan PT BPR Kota Makassar (Perseroda), masih dalam tahap pengkajian dan belum ditunjuk pelaksana tugasnya.
Tinggalkan Balasan