SimpulRakyat.co.id, Maros – Bantuan traktor yang seharusnya digunakan petani untuk mengolah lahan diduga diperjualbelikan oleh oknum tertentu demi meraup keuntungan pribadi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun meminta aparat penegak hukum mengusut praktik tersebut dan menghukum pihak yang terbukti terlibat.

Amran bahkan menyebut dugaan penyalahgunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) itu sebagai praktik mafia baru di sektor pertanian.

“Ini ternyata masih ada mafia. Dulu mafia beras kami kejar, sekarang mafia alsintan. Jangan merugikan petani. Ini adalah hibah dari pemerintah, enggak ada biayanya. Yang bermain-main itu dihukum seberat-beratnya,” kata Amran saat meninjau demplot sawah percontohan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (20/11/2026).

Menurut Amran, bantuan alsintan merupakan fasilitas negara yang diberikan untuk membantu petani meningkatkan produktivitas. Karena itu, memperjualbelikannya berarti merampas hak petani sekaligus menyalahgunakan bantuan pemerintah.

“Ini menzalimi orang kecil, menzalimi petani kita. Ini harus dihukum seberat-beratnya, harus diberi efek jera,” ujarnya.

Amran juga mengungkapkan adanya laporan serupa dari Kabupaten Takalar. Menindaklanjuti informasi tersebut, ia memerintahkan penarikan traktor bantuan yang diduga bermasalah.

“Kami minta tarik itu traktor. Kalau ada 85 unit sudah dikumpul, tarik! Kalau ada main-main, dihukum juga. Ini enggak boleh. Ini pajak rakyat dikembalikan kepada rakyat. Itu perintah Bapak Presiden,” tegasnya.

Amran turut menanggapi tudingan bahwa praktik jual beli alsintan tersebut melibatkan kerabat menteri. Dia menegaskan, siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses tanpa mendapat perlakuan khusus.

“Ada yang mengatakan, ada kerabatnya menteri. Memang saya keluarga semua dari Nabi Adam. Itu (jika terbukti) dihukum seberat-beratnya. Enggak boleh, enggak ada kerabat-kerabatan. Kalau ada yang salah, sektor pertanian ditindak,” katanya.

Dia mengapresiasi dukungan aparat intelijen Kodam XIV/Hasanuddin dan kepolisian dalam mengungkap dugaan penyimpangan tersebut. Amran meminta seluruh pihak yang terbukti terlibat ditindak tanpa pandang bulu.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, pada 2026 pemerintah menyalurkan 4.277 unit traktor roda empat dan 10.011 unit traktor roda dua, serta berbagai jenis alsintan lainnya. Bantuan dengan anggaran mencapai triliunan rupiah itu ditujukan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani dan mempercepat modernisasi pertanian.

Penyalahgunaan bantuan tersebut berpotensi menghambat tujuan program pemerintah. Alsintan yang seharusnya membantu petani mempercepat pekerjaan dan menekan biaya usaha tani justru diduga menjadi komoditas untuk mencari keuntungan pihak tertentu.

Amran menegaskan, pengawasan pemerintah tidak hanya menyasar bantuan alsintan. Penyimpangan dalam distribusi pupuk dan perberasan juga menjadi perhatian.

“Tapi bukan traktor saja. Ada beras, ada pupuk, ada traktor. Siapa pun bermain-main, kita harus bersihkan. Kita harus sikat. Tidak boleh ada ruang mafia koruptor di sektor pertanian. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkas dia.

Sebelumnya, tim intelijen Kodam XIV/Hasanuddin mengamankan dua unit alsintan yang diduga diperjualbelikan oleh oknum tertentu. Kedua unit tersebut berasal dari Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Gowa, Sulawesi Selatan, dan telah disita untuk penanganan lebih lanjut. (*)