SimpulRakyat.co.id, Makassar – Tersangka pencurian kartu kredit berinisial AR (33) mendapat persetujuan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice (RJ). Persetujuan itu diberikan setelah tersangka mengembalikan seluruh kerugian korban yang mencapai Rp341.958.000.

Permohonan penghentian penuntutan tersebut diajukan Kejaksaan Negeri Makassar dan disetujui Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam ekspose perkara secara virtual di Makassar, Kamis (19/11/2026) kemarin.

Kepala Kejati Sulsel Muhammad Syarifuddin mengatakan, persetujuan diberikan setelah pihaknya mendengarkan pemaparan dari pemohon serta memeriksa kelengkapan administrasi perkara.

“Setelah mendengarkan pemaparan yang disampaikan pemohon serta kelengkapan administrasi yang dikirimkan, kami mempertimbangkan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif,” kata Syarifuddin.

Perkara tersebut bermula ketika AR, seorang wiraswasta, diduga mengambil empat kartu kredit milik korban berinisial FR (32). Tersangka disangkakan melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan kronologi perkara, korban dan tersangka berkenalan melalui aplikasi media sosial HeeSay. Tersangka yang mengaku bernama Agung Laksada kemudian meminta korban menjemputnya di Hotel Aston pada Sabtu (11/6/2026).

Saat berada di dalam mobil, tersangka diduga mengambil empat kartu kredit milik korban yang tersimpan di dalam dompet dan diletakkan di atas tuas rem tangan. Kartu kredit tersebut berasal dari tiga bank, yakni Mandiri, DBS, dan UOB.

Korban baru menyadari kehilangan kartu kreditnya setelah kejadian tersebut. Ia kemudian melaporkan peristiwa itu kepada polisi.

Setelah mengambil kartu kredit tersebut, tersangka berangkat ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Di kota itu, ia diduga menggunakan kartu kredit korban untuk membeli dua unit iPhone 17 dan emas Antam seberat total 100 gram.

Tersangka kemudian kembali ke Makassar. Barang-barang yang dibeli tersebut diuangkan untuk bermain trading atau saham, sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Akibat transaksi menggunakan kartu kredit tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp341.958.000.

Upaya penyelesaian melalui keadilan restoratif difasilitasi Jaksa Kejari Makassar pada 4 November 2026. Kesepakatan perdamaian tercapai setelah tersangka mengembalikan seluruh kerugian korban secara tunai.

Kejaksaan juga mempertimbangkan sejumlah aspek dalam pengajuan RJ tersebut. Di antaranya, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun penjara, serta telah tercapai perdamaian secara sukarela antara tersangka dan korban.

Pertimbangan lainnya adalah kondisi sosial tersangka yang menjadi tulang punggung keluarga dengan seorang istri dan dua anak yang masih kecil. Tersangka juga disebut mendapat respons positif dari masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

Syarifuddin mengatakan, pengembalian kerugian dan kesepakatan perdamaian menjadi bagian penting dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.

“Karena ini telah memenuhi persyaratan, yaitu adanya perdamaian. Dikembalikannya kerugian diharapkan dapat memulihkan keadaan seperti semula,” ujarnya.

Meski telah mendapat persetujuan dari Kejati Sulsel, proses selanjutnya masih harus ditindaklanjuti dengan permohonan penetapan kepada pengadilan negeri setempat.

Syarifuddin menginstruksikan Kejari Makassar segera mengajukan permohonan tersebut. Apabila tersangka masih ditahan, ia diminta segera dikeluarkan setelah penetapan pengadilan terbit. Kejaksaan juga diminta merampungkan administrasi dan penanganan barang bukti sesuai ketentuan.

Syarifuddin turut mengingatkan jajarannya agar tidak melakukan transaksi dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.

“Untuk menjadi perhatian bagi para jaksa, bahwa dilarang dan tidak boleh ada transaksional dalam penyelesaian perkara. Jika terjadi, pimpinan akan menindak tegas,” tandasnya. (*)