SimpulRakyat.co.id, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan penetapan upah minimum provinsi (UMP) harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pemerintah pusat.
Dia juga meminta proses penghitungan upah minimum didasarkan pada data statistik resmi serta mempertimbangkan kondisi pekerja dan kemampuan dunia usaha.
Hal tersebut disampaikan Sudirman dalam Temu dan Silaturahmi Gubernur Sulsel bersama Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, perangkat daerah, serta serikat pekerja dan buruh di Makassar, Jumat (13/11/2026).
“Kami mengajak seluruh unsur yang hadir untuk menjaga dialog terbuka dan saling menghormati,” kata Sudirman.
Dia meminta serikat pekerja dan buruh menyampaikan aspirasi berdasarkan data serta argumentasi yang terukur. Sementara itu, pengusaha diharapkan terbuka menjelaskan kondisi usaha, termasuk tantangan biaya, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.
Menurut Sudirman, pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, dan memastikan seluruh tahapan penetapan upah berjalan sesuai ketentuan.
Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ingin memberikan perhatian lebih konkret terhadap kesejahteraan pekerja dan buruh.
Sudirman menilai kesejahteraan pekerja menjadi salah satu parameter penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan dan kinerja pemerintah. Karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel diharapkan memahami kondisi, kebutuhan, serta aspirasi pekerja dan serikat buruh.
“Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi,” ujarnya.
Dia menambahkan, komunikasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha perlu terus dibangun agar kebijakan pengupahan dapat dirumuskan melalui kesepahaman bersama.
“Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama,” pungkas Sudirman. (*)
Tinggalkan Balasan