SimpulRakyat.co.id, Jakarta – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Betul,” kata Budi singkat di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (11/11/2026).

Pernyataan Budi muncul ketika DPR tengah menyiapkan pembahasan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan usulan tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, usulan HMP akan diteruskan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026).

“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dari 120 anggota DPR yang mengusulkan HMP, sebanyak 14 orang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, 11 orang dari Fraksi Golkar, 11 orang dari Fraksi Gerindra, 19 orang dari Fraksi NasDem, 18 orang dari Fraksi PKB, 28 orang dari Fraksi PKS, satu orang dari Fraksi PAN, dan 18 orang dari Fraksi Partai Demokrat.

Usulan tersebut didasarkan pada penilaian para pengusul bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Namun, pengajuan HMP belum berarti proses pemakzulan telah diputuskan. Usulan itu masih harus melewati tahapan dan mekanisme konstitusional.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan di Istana Kepresidenan yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah polemik hukum terkait dokumen pendidikan Gibran yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” kata Prasetyo.

Prasetyo menyebut Prabowo tidak menolak niat tersebut. Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).