SimpulRakyat.co.id, Luwu – Bupati Luwu, Patahudding meresmikan Pojok Usaha dan Ekowisata (POS) Simoma di Kawasan Hutan Penelitian dan Wisata Simoma, Kecamatan Larompong Selatan, Rabu (18/11/2026).

Kawasan tersebut dikembangkan sebagai ruang usaha bagi masyarakat sekaligus destinasi wisata berbasis lingkungan. Namun, Patahudding mengingatkan agar pengembangan ekonomi tidak mengabaikan kelestarian kawasan yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Luwu.

Dia menegaskan, pemanfaatan kawasan untuk kegiatan usaha tidak boleh disertai penebangan pohon maupun penguasaan lahan secara pribadi.

“Kawasan ini boleh dimanfaatkan untuk kegiatan UMKM, tetapi pohonnya tidak boleh ditebang. Kebersihan dan keamanan juga harus dijaga. Jangan sampai tempat yang kita kembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat justru menjadi kawasan yang kotor dan tidak terawat,” kata Patahudding.

Peresmian POS Simoma dirangkaikan dengan penanaman pohon, pasar murah oleh Dinas Pangan dan Tanaman Pangan Kabupaten Luwu, serta penyerahan bantuan 10 unit lapak jualan bagi pelaku UMKM dari Bank Sulselbar melalui program POS Simoma 2026.

Patahudding mendorong POS Simoma dikembangkan menjadi kawasan wisata kuliner yang terintegrasi dengan potensi wisata alam dan budaya. Untuk mendukung hal itu, ia meminta pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan perangkat daerah terkait menyiapkan fasilitas penunjang, seperti area parkir, toilet, serta penataan kawasan.

Menurut dia, pengembangan POS Simoma juga harus membuka ruang lebih luas bagi masyarakat setempat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Dengan jumlah UMKM di Kabupaten Luwu yang disebut telah melampaui 88.000 unit, peluang usaha lokal perlu terus diperkuat agar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Harapan kita, peluang usaha yang ada dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Jangan sampai masyarakat kita hanya menjadi penonton, sementara peluang ekonomi justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak dari luar daerah. Mari kita dorong masyarakat untuk berani berusaha dan meningkatkan pendapatannya,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Larompong Selatan Muhammad Anshari Djafar menjelaskan, POS Simoma merupakan inovasi yang dikembangkan sebagai bagian dari aksi perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).

Program tersebut dirancang untuk mengoptimalkan kawasan hutan penelitian dan wisata sebagai ruang usaha produktif masyarakat, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Menurut Anshari, aktivitas perdagangan di kawasan itu sudah mulai berjalan dan membuka peluang tambahan penghasilan bagi warga. Pengembangannya juga mendapat dukungan sejumlah perangkat daerah, antara lain melalui penyediaan listrik, jaringan internet gratis, serta pelayanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM.

Ke depan, keberlanjutan POS Simoma akan diperkuat melalui pembentukan kelompok sadar wisata dan kerja sama dengan perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi potensi keanekaragaman hayati serta tanaman herbal di kawasan Simoma.

Anshari berharap pengelolaan POS Simoma tetap berlanjut melalui keterlibatan perangkat daerah terkait meskipun program aksi perubahan dalam PKA telah selesai.

Dukungan juga disampaikan tokoh masyarakat Sugiman Jano. Ia menilai POS Simoma merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mendorong ekonomi kreatif sekaligus menghubungkan kegiatan usaha masyarakat dengan sektor pariwisata.

“Kami sebagai masyarakat sekaligus pelaku usaha mengucapkan terima kasih atas upaya ini. Mudah-mudahan ke depan POS Simoma semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Luwu berharap POS Simoma berkembang menjadi pusat kegiatan UMKM sekaligus destinasi wisata kuliner dan ekowisata. Pengembangan kawasan ini diharapkan membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Peresmian tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu, Ketua TP-PKK Kabupaten Luwu Hj Kurniah Patahudding, sejumlah kepala OPD, unsur Forkopimcam, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pelaku UMKM. (*)