SimpulRakyat.co.id, Jakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta mengakhiri perdebatan tentang persoalan hukum dan politik yang mengiringi pencalonannya pada Pemilu 2024.
Di parlemen, muncul dua pandangan: ada yang menganggap persoalan telah selesai setelah Gibran mundur, sementara pihak lain menilai masih terdapat sejumlah perkara yang perlu dituntaskan.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah melihat persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari isu legitimasi, konstitusi, dan kepercayaan publik.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang dipersoalkan dalam proses pencalonannya sebagai wakil presiden.
Diketahui, Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi dalam perkara surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Dalam putusannya, MA menyatakan dokumen tersebut tidak sah. Perkara ini menjadi salah satu latar yang memperpanjang polemik seputar pencalonan Gibran.
Amir juga mengingatkan laporan dugaan korupsi yang pernah disampaikan akademisi Ubedilah Badrun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Januari 2022.
Laporan itu menyangkut Gibran dan adiknya, Kaesang Pangarep, terkait dugaan korupsi dan pencucian uang dalam relasi bisnis dengan sebuah grup perusahaan.
“Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa dinamika pengisian jabatan Wapres tidak dapat dipisahkan dari persoalan legitimasi, konstitusi, dan kepercayaan publik,” kata Amir, Kamis, 19 November 2026.
Namun, laporan Ubedilah tersebut tidak berujung pada penetapan Gibran maupun Kaesang sebagai tersangka.
Pada Agustus 2022, KPK menyatakan laporan itu tidak didukung informasi dan data yang cukup untuk dikembangkan lebih lanjut. Lembaga antirasuah tersebut kemudian mengarsipkan pengaduan itu.
Di luar persoalan dokumen dan laporan dugaan korupsi, Amir menyinggung isu penyadapan serta dugaan adanya upaya makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dia menilai dinamika intelijen dan keamanan negara perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan sosok yang akan mendampingi presiden.
Menurut Amir, persaingan kekuatan politik dan ekonomi yang diduga saling berkaitan dapat memengaruhi konstelasi kekuasaan.
Dalam situasi seperti itu, posisi wakil presiden bukan sekadar jabatan pendamping kepala negara, melainkan juga dapat menjadi titik penting dalam perebutan pengaruh.
Karena itu, ia mengingatkan agar proses pengisian jabatan wakil presiden tidak hanya dilihat sebagai persoalan pergantian figur. Aspek konstitusional, rekam persoalan hukum, serta stabilitas politik dan keamanan juga perlu diperhitungkan. (**)


Tinggalkan Balasan