SimpulRakyat.co.id, Solo – Di tengah polemik ijazah yang belum juga mereda, Joko Widodo memilih bersikap tenang. Mantan Presiden ke-7 RI itu bahkan menyebut persoalan yang menyeret namanya dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagai kemungkinan bagian dari sebuah operasi politik.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Rabu (11/11/2026).
Di hadapan awak media, ia mengaku sudah mencium adanya pihak-pihak yang menunggangi polemik tersebut sejak awal.
“Iya, kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi menjadi ramai sekali. Tapi ya buat saya biasa saja,” kata Jokowi.
Bagi Jokowi, polemik tersebut bukan sekadar perdebatan mengenai dokumen pendidikan. Ia melihat ada kemungkinan isu itu dimanfaatkan untuk menyerang reputasi politik seseorang.
Bahkan, ketika ditanya apakah persoalan ijazah tersebut sengaja digulirkan untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah yang lebih penting, Jokowi tidak menampik kemungkinan itu.
“Ya bisa saja seperti itu, bisa saja memang sekali lagi operasi politik untuk mendowngrade reputasi politik seseorang,” ujarnya.
Siapa yang menjadi sasaran? Jokowi tak menunjuk satu nama. Ketika ditanya apakah operasi politik itu ditujukan kepadanya atau Gibran, ia menjawab singkat.
“Ya, dua-duanya bisa,” ucapnya.
Meski demikian, Jokowi kembali menunjukkan sikap tidak ingin larut dalam polemik tersebut.
“Ya, buat saya biasa saja,” katanya.
Putusan Hukum di Tengah Polemik
Di luar pernyataan Jokowi, persoalan ijazah Gibran terus bergerak melalui jalur hukum. Dua lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), telah mengeluarkan putusan dalam perkara yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan sengketa terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima.
Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan ijazah SMA atau sederajat.
Namun, ada hal penting yang perlu dicermati. MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Putusan itu juga tidak secara langsung membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Belum selesai perdebatan mengenai putusan MK, perkara lain berlanjut di MA.
Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi yang diajukan HM Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan memerintahkan pencabutan dokumen tersebut.
Putusan MA itu berkaitan dengan keabsahan administrasi surat penyetaraan pendidikan yang menjadi bagian dari polemik persyaratan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Dua putusan tersebut kemudian menjadi bahan perdebatan publik. Namun, ruang lingkup perkara dan pertimbangan hukum masing-masing berbeda.
Karena itu, putusan tersebut tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai pembatalan jabatan Gibran sebagai wakil presiden.
Pertemuan di Istana dan Wacana Pemakzulan
Polemik ijazah itu juga merembet ke lingkaran Istana Kepresidenan. Pada Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu menjadi perhatian publik, terutama karena berlangsung di tengah menguatnya perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Prasetyo menyebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden kepada Prabowo.
Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Namun, isi pembicaraan keduanya tidak disampaikan secara terperinci kepada publik.
Di luar Istana, perdebatan terus berkembang. Sejumlah pihak mulai mengaitkan putusan MK dan MA dengan tuntutan agar persoalan tersebut dibahas melalui mekanisme politik dan konstitusional, termasuk penggunaan hak angket DPR dan wacana pemakzulan wakil presiden.
Meski demikian, pemakzulan bukan perkara yang dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan politik. UUD 1945 mengatur tahapan dan mekanisme khusus untuk pemberhentian presiden maupun wakil presiden.
Di tengah silang pendapat, pernyataan Jokowi di Solo menambah babak baru dalam polemik tersebut.
Dia melihat ada kemungkinan operasi politik di balik isu yang menyeret dirinya dan Gibran.
Sementara proses hukum dan perdebatan politik masih terus berjalan, Jokowi memilih menutup tanggapannya dengan kalimat sederhana: baginya, semua itu biasa saja. (**)
Tinggalkan Balasan