SimpulRakyat.co.id, Luwu – Pemerintah Kabupaten Luwu mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini dinilai penting untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan transparansi, serta memperkuat tata kelola keuangan yang efektif dan akuntabel.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Monitoring dan Evaluasi ETPD se-Luwu Raya 2026 di Aula Andi Kambo, Kompleks Perkantoran Bupati Luwu, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut melibatkan empat daerah di wilayah Luwu Raya, yakni Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. Forum ini menjadi ajang evaluasi pelaksanaan ETPD sekaligus memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan sektor perbankan.
Dhevy mengatakan, digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dalam membangun pemerintahan yang modern. Penerapan ETPD, menurut dia, dapat memperkuat penerimaan daerah, meningkatkan efisiensi belanja, menekan potensi kebocoran pendapatan, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pembayaran.
“Digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, efektif, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, ETPD memiliki peran strategis untuk memperkuat penerimaan daerah dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dia menilai, potensi ekonomi Luwu Raya yang mencakup sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, industri, hingga pertambangan dan investasi perlu ditopang pengelolaan pendapatan daerah yang profesional dan berbasis teknologi.
Karena itu, pertemuan lintas daerah tersebut diharapkan menjadi ruang untuk saling bertukar pengalaman. Daerah yang lebih maju dalam penerapan digitalisasi dapat berbagi praktik baik sekaligus membantu daerah lain mengatasi kendala implementasi ETPD.
Dhevy juga menitipkan empat hal yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni memperkuat komitmen kepemimpinan daerah, memperluas transaksi nontunai, meningkatkan integrasi data dan pengawasan, serta membangun kolaborasi berkelanjutan.
“Jangan biarkan batas wilayah membatasi langkah kita. Jadikan perbedaan potensi sebagai kekuatan, kebersamaan sebagai modal, dan digitalisasi sebagai jalan menuju kemajuan. Mari kita buktikan bahwa dengan sinergi dan komitmen bersama, Luwu Raya mampu melangkah lebih cepat dan tumbuh lebih kuat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD yang didukung transparansi, digitalisasi, dan tata kelola keuangan yang akuntabel.
Dia menjelaskan, ETPD tidak sekadar mengubah sistem pembayaran dari tunai menjadi nontunai. Lebih dari itu, digitalisasi merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan, efisien, dan terpercaya.
Di wilayah Luwu Raya, penguatan ETPD diharapkan mendorong kolaborasi antarpemerintah daerah, memperluas penggunaan QRIS dan kanal pembayaran digital, serta mengoptimalkan potensi pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal.
Rangkaian kegiatan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama digitalisasi ETPD antara Wakil Bupati Luwu dan Bank Indonesia. Pada kesempatan tersebut, penghargaan juga diberikan kepada pengguna QRIS terbaik dalam mendukung peningkatan PAD Kabupaten Luwu Tahun 2026.
Tiga penerima penghargaan tersebut adalah CV Puji Konstruksi Utama, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, dan Hotel Belia.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu, Sofyan Thamrin, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mengevaluasi capaian pelaksanaan ETPD sepanjang 2026 sekaligus memperkuat koordinasi antardaerah bersama para mitra strategis.
HLM tersebut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Winanda, Wakil Wali Kota Palopo Akhmad Syarifuddin, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur, Pimpinan Divisi Digitalisasi dan Layanan Bank Sulselbar, unsur Forkopimda Kabupaten Luwu, serta jajaran perangkat daerah dan para camat.
Melalui penguatan ETPD, pemerintah daerah di Luwu Raya diharapkan tidak hanya memperluas transaksi nontunai, tetapi juga meningkatkan penerimaan daerah dan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal. (*)
Tinggalkan Balasan