SimpulRakyat.co.id, Jeneponto – Aliansi pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi BPJS (Barisan Pejuang Jaminan Sosial) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Jeneponto, Kamis (5/2/2026).
Aksi tersebut menuntut kejelasan terkait penonaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik warga miskin, perubahan data desil, serta pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
Dalam aksinya, massa meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai kebijakan yang dinilai berdampak langsung pada masyarakat kurang mampu.
Namun, aksi sempat berlangsung ricuh setelah sejumlah peserta demonstrasi memaksa masuk ke dalam kantor bupati.
Kericuhan terjadi ketika massa aksi menerobos area perkantoran, sehingga memicu ketegangan dengan aparat pengamanan. Situasi tersebut sempat memanas dan menyebabkan kekacauan di lokasi.
Ketua Karang Taruna Kabupaten Jeneponto, Suharmin Qilank, mengaku berada di lokasi untuk mencoba menenangkan massa agar tidak bertindak anarkis.
Ia membantah tudingan sejumlah media yang menyebut dirinya sebagai preman atau melakukan perlawanan terhadap massa aksi.
“Saya menolak keras dikatakan preman atau pasang badan melawan aksi. Saya hanya melarang teman-teman aksi agar tidak berlebihan dan tidak melakukan tindakan anarkis. Bahkan saya hampir dikeroyok,” ujar Suharmin kepada wartawan di Jeneponto, Sabtu (8/2).
Ia mengaku situasi yang memanas membuat dirinya ikut terpancing emosi, sebelum akhirnya dilerai oleh petugas Satpol PP dan diamankan ke bagian belakang kantor.
“Kami juga sempat terprovokasi dan emosi, sampai beberapa Satpol PP melerai dan membawa saya ke belakang,” katanya.
Suharmin menegaskan, baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Karang Taruna, dirinya tidak pernah melarang masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa selama bertujuan memperjuangkan kepentingan warga miskin.
“Saya tidak pernah melarang teman-teman melakukan aksi, sepanjang betul-betul untuk mewakili kepentingan masyarakat miskin,” ujarnya.
Terkait beredarnya pamflet penolakan aksi, Suharmin menjelaskan hal itu muncul karena pihaknya tidak sepakat dengan narasi yang menyebut pemerintah daerah tidak peduli terhadap masyarakat miskin.
“Setelah bupati dan beberapa perangkat daerah yang terkait dengan BPJS memberikan solusi, justru terlihat bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam membantu masyarakat miskin, khususnya pelayanan jaminan kesehatan KIS dan BPJS,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Karang Taruna Kabupaten Jeneponto, Hendra Widjaja, meminta media agar lebih objektif dan berimbang dalam memberitakan peristiwa tersebut.
“Kami mempertanyakan kredibilitas insan pers yang merilis berita secara tidak akurat, tidak berimbang, dan tidak objektif,” kata Hendra.
Ia menegaskan, tudingan terhadap Ketua Karang Taruna sebagai preman telah menyangkut nama baik lembaga.
“Ini sudah menyangkut urusan kelembagaan, karena Ketua Karang Taruna sebagai simbol lembaga dituding sebagai preman dan bodyguard yang menghalangi aksi unjuk rasa,” ujarnya.
Karang Taruna Jeneponto juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas dan keamanan daerah, serta bersama-sama mengawal program pemerintah, khususnya terkait pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Tinggalkan Balasan