SimpulRakyat.co.id, Luwu – Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pejabat mengeluhkan mandeknya pencairan Ganti Uang (GU) dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Bahkan, keterlambatan pembayaran TPP disebut telah mencapai dua bulan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Luwu, Alamsyah, membenarkan adanya tunggakan tersebut.
“Semuanya begitu, kami (BPKAD) juga belum cair TPP-nya. Rata-rata 2 sampai 3 bulan,” ujarnya.
Selain TPP, Alamsyah juga mengakui sejumlah GU di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum terbayarkan.
Keluhan serupa diungkapkan beberapa pejabat Eselon II saat menghadiri sebuah kegiatan di Kantor Bupati Luwu, Jumat 12 Agustus lalu.
Mereka menyebut GU untuk biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak terbayarkan karena harus menutupi kekurangan pajak yang diduga akibat kesalahan hitung di bagian Kas Daerah (Kasda).
“Contoh TPP, itu kami baru terima 9 kali, padahal seharusnya sudah 12 kali. Coba tanya dinas lain, bahkan ada yang baru terima 8 kali,” ungkap seorang pejabat yang enggan disebut namanya.
Seorang pejabat lain menegaskan bahwa bukan hanya GU SPPD yang bermasalah, tetapi juga kegiatan rutin belum terbayarkan hingga saat ini.
“Misalnya anggaran dinas Rp2 miliar. Untuk belanja rutin dan gaji pegawai Rp1,2 miliar, berarti tersisa Rp800 juta. Awal tahun kami terima Rp400 juta, kemudian saat pengajuan berikutnya kami hanya dikasih Rp100 juta, kadang diminta Rp100 juta hanya cair Rp50 juta. Ini sudah tanggal berapa? Kalau tidak terbayarkan, dari mana kami harus menutup uang yang sudah kami keluarkan?” keluhnya.
Banyaknya aduan dari berbagai OPD memunculkan pertanyaan besar mengenai stabilitas keuangan Pemda Luwu di penghujung tahun anggaran. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemkab Luwu terkait penyebab utama mandeknya pencairan anggaran tersebut.
Tinggalkan Balasan