SimpulRakyat.co,id, Makassar – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan Amson Padolo mengingatkan bahwa seluruh wilayah di provinsi itu kini berpotensi terdampak banjir. Karena itu, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana telah digencarkan sejak awal musim penghujan.
“Banjir sekarang tidak lagi hanya terjadi di daerah rendah atau yang selama ini dikenal rawan. Daerah dataran tinggi seperti Enrekang dan Toraja pun pernah terdampak banjir,” kata Amson di Makassar, Senin (3/11/2025).
Dia menjelaskan, peta bencana yang dimiliki pemerintah selama ini tidak bisa lagi dijadikan acuan tunggal dalam perencanaan mitigasi. Anomali cuaca dan krisis iklim global membuat pola bencana semakin sulit diprediksi.
“Dalam peta, wilayah rawan banjir biasanya hanya tercatat Makassar, Maros, dan Wajo. Namun realitanya, hampir semua daerah kini berpotensi banjir,” ujarnya.
Menurut Amson, BPBD Sulsel mulai memperkuat kesiapsiagaan sejak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan musim hujan yang diperkirakan berlangsung hingga April 2026.
Beragam langkah telah ditempuh, mulai dari pembentukan posko-posko kedaruratan hingga menyiagakan personel dan memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kebencanaan di lapangan.
“Setiap pemerintah daerah kami minta memetakan sendiri wilayah rawan banjirnya dan menyiapkan langkah mitigasi, seperti menyiapkan buffer stock logistik serta jalur evakuasi,” tutur Amson.
Ia menegaskan, kondisi geografis Sulsel yang terdiri atas pegunungan, lembah, hingga pesisir membuat provinsi itu sangat rentan terhadap berbagai bencana, terutama banjir, longsor, dan angin kencang.
Data BPBD Sulsel menunjukkan, sepanjang 2023 terjadi 988 kejadian bencana. Angka itu didominasi kebakaran sebanyak 356 kasus, diikuti angin kencang 235 kasus, tanah longsor 90 kasus, dan banjir 70 kejadian.
Pada 2024, jumlah bencana menurun menjadi 924 kejadian, tetapi jenis bencana menjadi lebih beragam, termasuk sembilan kejadian cuaca ekstrem. Banjir bahkan meningkat lebih dari dua kali lipat, mencapai 167 kejadian.
Sementara hingga Oktober 2025, BPBD mencatat sudah terjadi 706 kejadian bencana, dengan 87 di antaranya berupa banjir.
Amson menilai, perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan pertumbuhan permukiman yang tidak terkendali menjadi faktor utama meningkatnya risiko bencana di Sulsel.
Untuk mengatasi persoalan itu, Amson mendorong agar dokumen kebencanaan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Risiko Bencana (KRB) agar kebijakan pembangunan sejalan dengan prinsip mitigasi.
“Kita perlu sinkronisasi antara tata ruang dan kebencanaan agar pembukaan lahan tidak menambah risiko baru,” katanya.
Amson juga menegaskan, penanggulangan bencana bukan semata urusan BPBD, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unsur pentahelix – pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
“Mitigasi dilakukan baik secara struktural, seperti normalisasi sungai, maupun nonstruktural melalui edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat,” tandas Amson.
Tinggalkan Balasan