SimpulRakyat.co.id, Makassar – Pelabuhan Perikanan Untia menggelar pertemuan bersama jajaran Direktorat Polisi Air dan Udara (Polairud) Polda Sulawesi Selatan.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola kapal dan pelabuhan perikanan di wilayah Sulawesi Selatan melalui kolaborasi pengawasan dan penegakan hukum di laut.
Penanggung jawab Pelabuhan Perikanan Untia, Iswadi Rahman, mengatakan, kerja sama ini penting untuk memastikan seluruh aktivitas pelayaran dan perikanan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Yang pertama, kami memohon dukungan dari Polairud dalam memperkuat tata kelola kapal dan pelabuhan perikanan Untia,” kata Iswadi Rahman dalam keterangan tertulisnya ke Simpul Rakyat, Kamis (9/10/2025).
“Untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai aturan, dibutuhkan sinergi pengawasan dan penegakan hukum di laut, terutama terhadap pelanggaran seperti illegal fishing, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, pelanggaran jalur tangkap, hingga kelengkapan dokumen kapal,” lanjut Iswadi.
Dia menambahkan, kolaborasi dengan Polairud diharapkan dapat memperkuat sistem patroli, pelaporan, dan tindak lanjut pelanggaran hukum di perairan Sulawesi Selatan secara terpadu.
“Peran Polairud di lapangan sangat penting dalam memastikan kapal-kapal perikanan yang beroperasi telah memenuhi aspek keselamatan, memiliki izin yang sah, dan beroperasi sesuai standar pelayaran,” kata Iswadi.
“Selain itu, dukungan Polairud juga strategis dalam mencegah tindak kriminal di laut, termasuk penyelundupan BBM, hasil laut ilegal, dan perdagangan manusia,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah poin dibahas sebagai dasar sinergi antara kedua lembaga, di antaranya dukungan penguatan tata kelola kapal dan pelabuhan perikanan Untia melalui sinergi pengawasan dan penegakan hukum, edukasi bersama nelayan tentang aturan pelayaran dan sanksi hukum, serta upaya bersama mewujudkan tata kelola pelabuhan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Kolaborasi antara Polairud dan Pelabuhan Perikanan Untia disebut tidak hanya sebatas koordinasi teknis, tetapi juga wujud tanggung jawab bersama menjaga laut Indonesia sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Tinggalkan Balasan