SimpulRakyat.co.id, Makassar – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025).

Rakornas yang berlangsung pada 26–28 Agustus itu mengangkat tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita” dengan tagline “Produk Hukum Daerah Berkualitas, Investasi Mudah, Asta Cita Mantap”.

Acara ini dibuka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menegaskan perlunya harmonisasi regulasi daerah agar sejalan dengan program strategis nasional.

Baca JugaMengapa Kualitas Udara Makassar Kembali Memburuk? Ini Penjelasan BMKG

“Produk hukum daerah harus mampu mendukung peningkatan investasi, kemudahan berusaha, serta tata kelola pemerintahan yang efisien,” ujar Tito dalam sambutannya.

Aliyah menilai forum ini penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat peran regulasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Baca JugaDikepung Polisi, 104 Orang Diamankan dari Kampung Narkoba di Makassar

“Produk hukum daerah harus hadir sebagai instrumen yang bukan hanya memenuhi aspek legal, tetapi juga memberikan kepastian dan rasa aman bagi pelaku usaha. Dengan regulasi yang harmonis, kita dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, sejalan dengan visi pembangunan daerah dan program strategis nasional,” kata Aliyah.

Dia menambahkan, setiap produk hukum daerah sebaiknya tidak hanya selaras dengan kebijakan nasional, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat. “

Regulasi yang baik akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Baca JugaVisum dan Rekaman Video Jadi Bukti, Kasus Dugaan Kekerasan Anak Ditangani Polda Sulsel

Rakornas ini digelar dengan latar belakang perlunya perbaikan iklim investasi di daerah. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat adanya perlambatan realisasi investasi pada triwulan pertama 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain kepala daerah, forum ini dihadiri pimpinan DPRD, kepala biro hukum pemerintah provinsi, pelaku usaha, asosiasi profesi, hingga organisasi masyarakat. Agenda kegiatan mencakup apel bersama, penandatanganan kesepakatan sinkronisasi pembentukan produk hukum daerah, diskusi panel dengan narasumber nasional, pemberian penghargaan Indeks Kepatuhan Daerah, serta pembukaan UMKM Expo 2025.

Dalam kesempatan itu, Aliyah hadir bersama Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemerintah Kota Makassar, Andi Herfida Attas.