SimpulRakyat.co.id, Makassar – Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda, menyoroti kondisi paradoksal yang masih membelit Provinsi Sulawesi Selatan. Di tengah keberlimpahan sumber daya alam dan statusnya sebagai lumbung pangan nasional, angka kemiskinan di daerah ini dinilai masih tinggi dan memprihatinkan.
“Sulsel ini kaya. Produksi beras, jagung, dan hasil laut melimpah. Tapi ironisnya, angka kemiskinan masih tinggi,” ujar Asri dalam keterangan tertulis yang diterima Simpul Rakyat, Rabu (28/5/2025).
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, jumlah penduduk miskin di Sulsel tercatat sebanyak 711,77 ribu jiwa, atau sekitar 7,77 persen dari total populasi. Meski mengalami penurunan dari 8,06 persen pada Maret 2024, Asri menilai angka tersebut tetap mencerminkan ketimpangan dalam distribusi hasil pembangunan.
“Penurunan memang lebih signifikan terjadi di desa, tetapi di kota justru naik. Ini menunjukkan ada persoalan struktural yang belum terselesaikan,” ujarnya.
Asri menggarisbawahi bahwa ketimpangan ini salah satunya disebabkan oleh sistem rantai nilai produksi yang tidak berpihak pada petani dan nelayan. Menurutnya, banyak pelaku sektor primer ini yang terjebak dalam sistem distribusi panjang dan merugikan.
“Harga jual di tingkat produsen sangat rendah, sementara di tingkat konsumen jauh lebih mahal. Tengkulak dan perantara yang justru menikmati margin keuntungan paling besar,” jelasnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan infrastruktur, terutama di wilayah terpencil. Jalan rusak dan akses yang sulit ke pasar menjadi kendala utama bagi petani dan nelayan dalam meningkatkan penghasilan.
“Banyak daerah penghasil pangan justru sulit menjangkau pasar karena logistik mahal. Ini secara langsung menurunkan daya saing dan pendapatan masyarakat,” tambahnya.
Lebih jauh, Asri mengungkapkan ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Ia menilai rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagai faktor yang memperkuat siklus kemiskinan.
“Kita butuh intervensi serius dalam pendidikan dan kesehatan dasar. Tanpa itu, masyarakat akan terus tertinggal,” katanya.
Sementara itu, tren urbanisasi yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja juga memicu lonjakan kemiskinan di kota-kota. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin di perkotaan Sulsel meningkat dari 219,65 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 228,59 ribu orang pada September 2024.
“Banyak yang datang ke kota dengan harapan hidup lebih baik, tapi justru terjebak dalam kemiskinan baru karena minimnya lapangan kerja dan keterampilan,” kata Asri.
Di sisi lain, perubahan iklim turut memperparah kondisi petani dan nelayan. Cuaca ekstrem, banjir, dan kekeringan semakin sering terjadi, membuat hasil panen tak menentu dan pendapatan berkurang drastis.
Sebagai jalan keluar, Asri mendorong pendekatan multisektor dan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang terpadu, reformasi distribusi pangan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan harus dilakukan secara simultan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
“Kalau semua pihak bisa bersinergi—pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat—saya yakin Sulsel bisa keluar dari paradoks ini dan benar-benar menjadi provinsi yang sejahtera,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan