SimpulRakyat.co.id, Makassar – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Makassar, Irwan Adnan, memimpin Rapat Teknis Manajemen Kepegawaian yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar, Senin, 17 Februari 2025.
Rapat ini mengangkat berbagai isu penting terkait pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, mulai dari penggajian, status Non ASN, jabatan kosong, hingga sistem manajemen kepegawaian dalam menghadapi transisi pemerintahan.
Dalam arahannya, Irwan menegaskan pentingnya pemetaan kondisi kepegawaian sebagai langkah awal untuk meningkatkan produktivitas dan pencapaian kinerja.
“Saya sangat memahami kondisi bapak dan ibu kepala SKPD mengenai persoalan ini. Hasil rapat ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk langkah selanjutnya,” ujarnya dengan penuh perhatian.
Irwan juga mengingatkan jajaran SKPD untuk lebih fokus pada akurasi data kepegawaian, mengingat transisi pemerintahan yang tengah berlangsung.
Menurutnya, pengelolaan data yang baik menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang solutif.
“Kita harus menyusun data dengan baik agar bisa mendapatkan solusi yang komprehensif. Terima kasih kepada semua yang telah berfokus dalam menyelesaikan persoalan ini,” tambahnya.
Dalam rapat ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar diminta untuk berkoordinasi dengan Asisten Pemerintahan untuk mengidentifikasi masalah terkait ASN dan non-ASN.
“Perlu mendata jumlah tenaga non-ASN, hasil seleksi PPPK, serta jabatan yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) atau kosong lainnya. Semua ini berpengaruh pada produktivitas dan pencapaian target kita ke depan,” jelas Irwan.
Irwan menegaskan bahwa sistem manajemen kepegawaian yang jelas sangat dibutuhkan untuk menghadapi dinamika pemerintahan ke depan.
Ia berharap proses rekrutmen yang akan datang dapat lebih tertata dengan baik, sehingga pengelolaan kepegawaian dapat berjalan lebih efisien dan membawa manfaat bagi seluruh pihak.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan berbagai SKPD, antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Inspektorat, dan BKPSDM, diharapkan menjadi langkah awal dalam merancang strategi pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif di Pemkot Makassar. (**)
Tinggalkan Balasan